jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah meyakini sistem pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi jawaban atas kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sampai 2024 nanti.
Untuk mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi, 5 (lima) Balai Besar Peningkatan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan 28 perusahaan industri.
BACA JUGA: Kemnaker Pantau Penetapan UMP 2020 oleh Para Gubernur
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BBPLK Bekasi, Herman; Kepala BBPLK Serang, Agung Nurohmat; Kepala BBPLK Bandung Aan Subhan dan Kelala BBPLK Semarang, Edi Susanto; dan BBPLK Medan, M. Muhammad Ali Pasya dengan perwakilan 32 perusahaan di Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/11/2019).
“MoU ini dimaksudkan agar terdapat komitmen bersama antara pemerintah dan swasta khususnya industri dalam mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi,” ujar Sekjen Kemnaker Khairul Anwar dalam kegiatan "Penguatan Balai Latihan Kerja dengan Industri serta Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja".
BACA JUGA: Kemnaker Bakal Perbanyak Job Fair Bagi Alumni Magang Jepang Â
Sekjen Khairul mengatakan hingga saat ini pendidikan dan pelatihan vokasi terus meningkatkan dan mengembangkan skill-skill baru sesuai perkembangan teknologi di industri yang nantinya mampu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan dapat bekerja terus menerus.
“Di era yang serba cepat saat ini, keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan vokasi sangat ditentukan oleh kualitas instruktur pengajarnya. Melalui tangan-tangan instruktur inilah, kita berharap dapat memberikan skill-skill terkini sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat kepada masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Kemnaker Menginisiasi Pendirian Pusat Pengembangan Keterampilan di Daerah
Sekjen Khairul menekankan perlu adanya pendidikan yang berorientasi vokasional training. Dengan begitu, permasalahan seperti ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan (missmatch) tenaga kerja dapat diatasi.
“Saya minta para instruktur dan mentor pemagangan, selalu men-gupdate dan meningkatkan skill agar dapat seiring dengan perkembangan teknologi di industri, " ujarnya.
Temu Instruktur nasional diikuti oleh perwakilan instruktur seluruh Indonesia berjumlah 100 orang peserta berasal dari BLK UPTP, BLK UPTD, LPKS, BLKLN, BLK Komunitas Kementerian/Lembaga, dan Training Center Industri.
Sekjen Khairul berharap melalui kegiatan Rakor Instruktur ini, dapat menjadi sarana untuk kita dapat berdialog, berbagi pengalaman dan ide dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas instruktur.
"Pertemuan kali ini diharapkan akan terdapat kesamaan pemahaman tentang pelatihan kerja dan terbentuknya panitia pembentukan persatuan instruktur seluruh Indonesia,” katanya.
Sedangkan Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono menegaskan Bimtek Mentor Pemagangan dan Koordinator Pemagangan, diikuti oleh 100 orang peserta berasal dari perwakilan perusahaan di seluruh Indonesia.
Adapun Bimtek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para mentor dan koordinator dalam pelaksanaan program pemagangan di industri/perusahaan agar pemagangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
“Up Grading Metodologi diikuti oleh para instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) bertujuan untuk membekali para instruktur LPKS di bidang methodology agar dapat men-delivery materi pelatihan dengan baik,” katanya.(adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi