jpnn.com - DEPOK - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Sohibul Iman menyampaikan 5 catatan kritis satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat menyampaikan pidato politik dalam Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11).
Sohibul menegaskan, ada beberapa capaian positif dan patut diapresiasi selama setahun pemerintahan berjalan. Namun, harus juga diakui banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai di masa kepemimpinan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Rambe Bilang KPU Salah Terjemahkan Putusan PTTUN
"PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun Jokowi-JK. Pertama, pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasioal," kata Sohibul.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari harapan. Apalagi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6 - 4,7 persen di kuartal I dan II dan hanya 4,9 persen di kuartal III.
BACA JUGA: Ya Ampun..... Suap Anggota DPRD, Gatot Ditetapkan Lagi Jadi Tersangka
"Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 tahun terakhir. Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan," ujar Sohibul.
Catatan kedua, PKS menilai belanja pemerintah yang masih dalam kontrol pemerintah belum optimal dijalankan. Ketiga, pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah orang miskin.
BACA JUGA: Ciee, Tujuh Menteri Ini Kinerjanya Top! Siapa Saja Ya?
Keempat, lanjut Sohibul, dalam penegakan hukum, pemerintah tidak optimal melakukan konsolidasi antarpenegak hukum sehingga agenda penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi terlihat belum solid.
"PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Harus ada upaya lebih baik dalam memitigasi konflik horisontal yang bernuansa SARA seperti yang terjadi di Tolikara Papua dan Aceh Singkil," tegasnya.
Terakhir, mantan Wakil Ketua DPR itu mendesak pemerintah agar mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik nasional. Karena istabilitas politik menurutnya merupakan landasan dari terbangunnya perekonomian dan keamanan nasional.
"Konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalah kuncinya," pungkas Sohibul. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Sikap KPU Tentang Calon Kada Yang Bebas Bersyarat dari Penjara
Redaktur : Tim Redaksi