Lima Tokoh Golkar Debat Pemekaran

JAKARTA - Pasca meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat, yang juga Sekretaris DPD Golkar Sumut yang diduga terkait demo anarkis pemekaran Protap, lima tokoh Golkar dari berbagai daerah di Tanah Air debat terbuka soal pemekaranAcara yang digelar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (24/2) sore dan bertajuk "Agenda 23 Wacana dari Slipi" itu, dibuka oleh Sekjen DPP Soemarsono.

Kelima tokoh Golkar yang juga ketua DPD tingkat I itu ialah Alex Noerdin (Ketua DPD Golkar Sumsel yang juga Gubernur Sumsel), Rusli Zainal (Ketua DPD Golkar dan Gubernur Riau), Anwar Adnan Saleh (Ketua DPD Golkar dan Gubernur Sulawesi Barat), Riduan Bai (Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara yang juga Bupati Muna), dan Ilham Arief (Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan yang juga Walikota Makassar).

Kelima tokoh itu berbeda pendapat soal pemekaran

BACA JUGA: Media Menang di Persidangan MK

Anwar mengutarakan bahwa pemekaran suatu wilayah karena diberi peluang oleh undang-undang (UU), aspirasi masyarakat, atau alasan tuntutan tertentu“Golkar yang mendorong pemekaran Sulawesi Barat sebagai daerah yang baru mekar, karena mempunyai peran positif untuk perkembangan ekonomi,” paparnya.

Beda lagi yang dipaparkan Rusli Zainal

BACA JUGA: Ketua KNKT Pimpin Langsung Investigasi Lion Air

Menurut dia, di provinsi yang dipimpinnya ada satu kabupaten yang dimekarkan menjadi empat kabupaten baru, yakni Bengkalis yang menjadi Dumai, Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, dan Siak“Di satu sisi pemekaran itu baik, namun kalau sudah seperti di Bengkalis tentu harus kita lihat lagi

BACA JUGA: Satu Pemeriksaan Lagi, Imba ke Penuntutan

Sangat memilukan apa yang baru terjadi di SumutMakanya pemekaran itu harus proporsional,” cetusnya.

Alex Noerdin mengutarakan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang pernah dipimpinnya sudah mekar menjadi Banyuasin“Sebelum dimekarkan, Muba itu luasnya sama dengan luas Jawa Barat, Banten, dan DKI JakartaNah, pemekaran seperti itu saya kira proporsional,” paparnya.

Hanya saja, Alex tidak sependapat dengan pemekaran yang hanya dimaksudkan untuk kepentingan politik para elit“Saya kira perlu dibuat grand desain dari pemerintah pusatMana daerah yang pantas dimekarkan, mana yang tidakIni penting agar pemekaran ini tidak dijadikan kepentingan oknum tertentu,” pungkasnya(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Masih Geledah Depkes