jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno dianggap memiliki masalah yang membuat Kabinet Kerja tidak produktif. Rini juga dinilai tidak bisa bersinergi dengan DPR dengan bukti diboikotnya dia dari parlemen.
Koordinator Lingkar Muda Nusantara (LimaNU) Asbit Panatagara meminta Presiden Joko Widodo mereshuffle atau memecat Rini. Pasalnya, Rini kinerja dianggap tidak maksimal dan selalu menjadi beban politik presiden.
BACA JUGA: Wah..Kalau Mbak Mega, Pak SBY dan Pak Presiden Duduk Bareng, Top deh!
"Dalam hal profesionalitas, menteri BUMN layak diganti mengingat kinerjanya yang tidak maksimal dan selalu menjadi beban politik presiden," kata Asbit dalam diskusi bertema Bahas Santai Politik di kawasan Jakarta Timur, Kamis (27/7).
Di samping itu, kata dia, nama Rini dikabarkan disebut-sebut dalam persidangan tindak pidana korupsi di Tiongkok lantaran menerima USD 5 juta.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Dua Kunci untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
"Dari sisi kinerja Rini tak mampu menahan arus kerugian BUMN Karya yang selalu naik setiap tahun. Terakhir kerugian mencapai Rp 41 triliun," kata dia.
Menurut Asbit, Rini tak kunjung mengisi jabatan Direktur Komersial dan Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI yang sangat vital.
BACA JUGA: Besok HTI Gelar Aksi Demo, Jokowi: Yang Tidak Setuju Silakan Jalur Hukum
“Lalu Rini mengangkat orang-orang bermasalah sebagai staf khusus resmi," tandas dia.(Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garam Langka, Jokowi: Musim Hujan Agak Mundur
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga