KARAWANG-Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herman Hidayat Ph.d mengatakan, LIPI sudah memberikan hasil penelitian untuk pencegahan bencana terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cibeet kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Hanya, kata Herman, selama ini tidak ada konsistensi dari Pemprov Jawa Barat dalam menanganinya. Dengan hasil penelitian itu, fenomenan bencana banjir yang terjadi di Karawang sebenarnya bisa ditangani. “Permasalahan banjir di Karawang sudah ada rekomendasi penanggulangannya dari LIPI, hanya saja kemauannya untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini yang tidak ada,” ujar Herman kepada Pasundan Ekspres (Grup JPNN).
Saat ditemui di seminar pendidikan yang diselenggarakan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Singaperbangsa Karawang (Mapalaska) dalam rangkaian peringatan Hari Bumi, Herman mengatakan, komitemen dan konsisitensi dari para pemangku kewenangan sangat menentukan keberhasilan penyelematan lingkungan, hanya saja kesadaran akan hal tersebut (pelestarian) lingkungan itu yang belum terwujudkan. “Kalau sudah terjadi bencana baru semuanya akan merasakan. Program yang terkait lingkungan atau antisipasi bencana memang tidak popular bagi para politisi, sehingga kerap kali terabaikan,” ujarnya.
Akibatnya, ketika jutaan warga kesusahan karena menjadi korban banjir, para pejabat yang mempunyai kewenangan hanya bisa bersteatment normatif tanpa ada solusi yang kongkrit. “Idealnya ada satu kementrian yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan bencana banjir agar lebih fokus dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya,” tambahnya.
Sementara itu, DR H Dedi Mulyadi SE MM, Akademisi Unsika terkait wacana normalisasi DAS Citarum yang kerap kali dimunculkan ternyata hingga saat ini belum ada realisasinya, padahal wacana tersebut sudah lama dilontarkan, bahkan oleh pucuk pimpinan negeri ini termasuk Gubernur Jawa Barat. Namun, hingga banjir yang kedua kalinya pada tahun 2013 ini sama sekali belum ada realisasinya. “Tidak akan selesai permasalahan banjir di Karawang jika hanya sekedar wacana tanpa ada aplikasinya,” kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi ini.
Dalam kesempatan itu dia juga menjelaskan, fenomena banjir di Karawang terjadi setiap tahun, bahkan di tahun ini terjadi dua kali. Kalau di cermati pemukiman di Karawang akan tergenang air jika tanggul Sungai Citarum yang berada di Batujaya tidak jebol, namun ketika jebol maka air hanya akan melintasi saja. Fenomen tersebut, menurut Dedi terjadi berulang-ulang dan sudah bisa diidentifikasi permasalahannya yaitu dengan membangun sodetan yang bisa mengalirkan arus air langsung ke laut.
“Kalau memang serius mau menanggulangi banjir, kenapa tidak dibangun sodetan dari Btujaya yang menuju langsung ke laut sehingga arus Sungai Citarum bisa dipecah. Kalau ada sodetan kemungkinan banjir Karawang akan bisa diantisipasi karena air bisa teralirkan,” terangnya.(nof/lsm)
Hanya, kata Herman, selama ini tidak ada konsistensi dari Pemprov Jawa Barat dalam menanganinya. Dengan hasil penelitian itu, fenomenan bencana banjir yang terjadi di Karawang sebenarnya bisa ditangani. “Permasalahan banjir di Karawang sudah ada rekomendasi penanggulangannya dari LIPI, hanya saja kemauannya untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini yang tidak ada,” ujar Herman kepada Pasundan Ekspres (Grup JPNN).
Saat ditemui di seminar pendidikan yang diselenggarakan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Singaperbangsa Karawang (Mapalaska) dalam rangkaian peringatan Hari Bumi, Herman mengatakan, komitemen dan konsisitensi dari para pemangku kewenangan sangat menentukan keberhasilan penyelematan lingkungan, hanya saja kesadaran akan hal tersebut (pelestarian) lingkungan itu yang belum terwujudkan. “Kalau sudah terjadi bencana baru semuanya akan merasakan. Program yang terkait lingkungan atau antisipasi bencana memang tidak popular bagi para politisi, sehingga kerap kali terabaikan,” ujarnya.
Akibatnya, ketika jutaan warga kesusahan karena menjadi korban banjir, para pejabat yang mempunyai kewenangan hanya bisa bersteatment normatif tanpa ada solusi yang kongkrit. “Idealnya ada satu kementrian yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan bencana banjir agar lebih fokus dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya,” tambahnya.
Sementara itu, DR H Dedi Mulyadi SE MM, Akademisi Unsika terkait wacana normalisasi DAS Citarum yang kerap kali dimunculkan ternyata hingga saat ini belum ada realisasinya, padahal wacana tersebut sudah lama dilontarkan, bahkan oleh pucuk pimpinan negeri ini termasuk Gubernur Jawa Barat. Namun, hingga banjir yang kedua kalinya pada tahun 2013 ini sama sekali belum ada realisasinya. “Tidak akan selesai permasalahan banjir di Karawang jika hanya sekedar wacana tanpa ada aplikasinya,” kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi ini.
Dalam kesempatan itu dia juga menjelaskan, fenomena banjir di Karawang terjadi setiap tahun, bahkan di tahun ini terjadi dua kali. Kalau di cermati pemukiman di Karawang akan tergenang air jika tanggul Sungai Citarum yang berada di Batujaya tidak jebol, namun ketika jebol maka air hanya akan melintasi saja. Fenomen tersebut, menurut Dedi terjadi berulang-ulang dan sudah bisa diidentifikasi permasalahannya yaitu dengan membangun sodetan yang bisa mengalirkan arus air langsung ke laut.
“Kalau memang serius mau menanggulangi banjir, kenapa tidak dibangun sodetan dari Btujaya yang menuju langsung ke laut sehingga arus Sungai Citarum bisa dipecah. Kalau ada sodetan kemungkinan banjir Karawang akan bisa diantisipasi karena air bisa teralirkan,” terangnya.(nof/lsm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Potensi Hutan Indonesia Minim
Redaktur : Tim Redaksi