jpnn.com, JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengaku banyak melakukan silaturahmi kepada sejumlah pihak pasca-Presiden Jokowi secara resmi menunjuknya sebagai calon Kapolri dengan mengirimkan surat kepada DPR.
Menurut Listyo, silaturahmi itu dijalinnya dengan tokoh masyarakat, agama, sesepuh, partai politik, serta mantan Kapolri.
BACA JUGA: Komjen Listyo Sigit Prabowo: Tidak Ada Lagi Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
"Kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri, dan bagaimana potret Polri di mata masyarakat," kata Listyo Sigit.
"Oleh karena itu, sebagai kebijakan untuk nanti kami ambil langkah kebijakan terkait program kerja pada saat kami ditunjuk dan diberikan amanat menjadi Kapolri."
BACA JUGA: Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Nih Jadwalnya
Hal itu diungkap Sigit saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai Kapolri di Komisi III DPR, Rabu (20/10).
Komjen Listyo Sigit yang mengenakan pakaian dinas lengkap, dan bermasker warna hitam mengatakan banyak yang ia dapatkan dalam silaturahmi tersebut.
BACA JUGA: 164 Aplikasi Jahat di Android, Jika Terlanjur Mengunduh, Segera Hapus!
"Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan," tegas mantan ajudan Jokowi itu.
Selain itu, lanjut Sigit, juga bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadikan Polri sebagai organisasi transparan, dan potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki.
"Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," ujar mantan Kapolda Banten itu.
"Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu laporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses dan sekarang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan," lanjut Sigit.
Jenderal bintang tiga itu menegaskan hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi terjadi, termasuk kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat.
"Betul, penegakan hukum harus tegas, namun humanis," tegasnya.
Ia menyatakan, saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberi rasa keadilan bagi mereka. Bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum.
"Maka dari itu dalam kepemimpinan saya nantinya, sisi-sisi tersebut akan jadi fokus utama yang akan diperbaiki, sehingga mampu mengubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat berbasis pada hukum berkeadilan, menghormati HAM serta mengawal proses demokrasi," katanya. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy