Kelompok lobi industri senjata dengan didukung lima pedagang senjata terbesar Australia menyatakan niatnya campur tangan dalam Pemilu untuk menutut pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan mereka.
Anggota-anggota Yayasan Industri Menembak Australia (SIFA) membiayai upaya lobi tersebut sebesar lebih dari $ 1,2 juta sejak akhir 2014.
BACA JUGA: Mahasiswa Bandung Tampilkan Busana Sopan Pada Ajang Adelaide Fashion Festival
Anggotanya terdiri atas Direktur Nioa - yang menyebut dirinya sebagai pemasok senjata kecil dan amunisi terbesar di Australia, Raytrade, Outdoor Sporting Agencies, dan cabang produsen senjata Winchester dan Beretta di Australia.
SIFA memimpin lobi terbaru untuk mengubah UU Senjata, 22 tahun setelah Pembantaian Port Arthur yang menyebabkan semua negara bagian dan teritori menandatangani Perjanjian Senjata Api Nasional.
BACA JUGA: Meghan Markle Batal Hadiri Agenda Kunjungan Pasangan Kerajaan di Fraser Island
Mereka mensponsori "Hari Menembak" bagi politisi federal serta menyumbang puluhan ribu dolar untuk parpol yang ramah terhadap senjata api.
Juru bicara SIFA Laura Patterson mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk terlibat dalam Pemilu mendatang, setelah melakukannya di Queensland tahun lalu.
BACA JUGA: Pertama Kali Terekam Kamera Monster Ayam Tanpa Kepala Di Samudera Selatan
"Jika muncul keadaan di yurisdiksi mana pun di negara ini di mana kami merasa kampanye paralel dengan siklus Pemilu, maka kami akan mengambil keputusan itu," katanya kepada ABC.
"Kami ingin memasuki era baru. Kami ingin terbuka sehingga masyarakat tahu siapa kami dan mengapa kami melakukannya," tuturnya.
"Kami ingin pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil," tambah Patterson.
Kemarin SIFA mendukung kampanye baru menjelang Pemilu negara bagian Victoria tanggal 24 November mendatang.
Kampanye "Not Happy Dan" mendesak para pemilih untuk menempatkan Partai Buruh sebagai pilihan terakhir.
Dalam rilisnya SIFA mengatakan keputusan itu didasarkan atas penelitian isu-isu seperti akses ke lahan publik, kejahatan, biaya energi, keterampilan dan kurangnya lapangan kerja.Kampanye SIFA di Queensland Photo: Robert Nioa merupakan pemilik Nioa, supplier swasta terbesar senjata di Australia. (Dave Hunt: AAP)
SIFA menyumbangkan $ 220.000 untuk kampanye politik senilai $ 555.460 yang disebut "Flick em" dalam Pemilu di Queensland tahun lalu. Tujuan mereka menciptakan komposisi parlemen yang tanpa mayoritas, mendesak pemilih untuk menempatkan parpol besar sebagai pilihan terakhir.
Parpol yang mendapatkan manfaat dari kampanye ini adalah Partai One Nation dan Katter's Australian Party, yang pemimpinnya, Bob Katter, adalah mertua dari pemilik perusahaan Nioa, Robert Nioa.
Menurut Patterson, kampanye bertujuan menempatkan anggota parlemen lintas fraksi berkualitas baik, sehingga pemerintah tak dapat memegang suara mayoritas.
Salah satu tujuan SIFA yaitu kategorisasi ulang senjata api, termasuk jenis Adler yang kontroversial, yang belum lama ini dipersulit oleh Pemerintah Queensland.
Perusahaan Nioa merupakan importir senapan Adler ke Australia.
SIFA turut ambil bagian dalam konsultasi senjata api di Tasmania sebelum Pemilu bulan Maret untuk melahirkan kebijakan baru tentang senjata.
Ketika kebijakan itu bocor pada malam Pemilu, timbul kemarahan publik. Photo: Nioa mengimpor senjata jenis Adler A110. (Supplied: noia.com.au)
Kebijakan itu mengusulkan akses yang lebih baik bagi senjata bertenaga tinggi untuk olahraga menembak. Selain itu, memperpanjang periode lisensi senjata hingga 10 tahun, dan memberi akses untuk mendapatkan alat peredam suara bagi para penembak.
Kelompok pengawas senjata menuduh Pemerintah Tasmania melanggar Perjanjian Senjata Api Nasional, kebijakan yang diterapkan setelah pembantaian Port Arthur 1996 di Tasmania.
Kecaman luas ini memaksa pemerintah setempat membatalkan rencana kebijakan mereka itu.
Mantan Wakil Perdana Menteri Australia Tim Fischer, arsitek perjanjian senjata api tahun 1996, mengaku prihatin dengan aktivitas lobi industri senjata.
"Ada upaya keras mereka yang menghasilkan uang dari perdagangan senjata ke negara ini," katanya kepada ABC.
"Kita perlu mengawasi ketat hal itu jangan sampai menyebabkan Australia dan parlemen negara bagian dan teritori, lembaga legislatif, salah jalan," katanya Fischer.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Barat Alokasikan Rp 22 M Untuk Tarik Turis Asing