PADANG - Jefrinal Arifin menjadi tumbal lolosnya Dana Safari Dakwah PKS senilai Rp 1,9 Miliar dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 Sumatera Barat (Sumbar). Ia dianggap teledor sehingga jabatannya selaku kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumbar dicopot.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan pencopotan Jefrinal hal yang biasa. Namun, ia menilai kasus eks Kabiro Binsos Jefrinal Arifin merupakan masalah internal, bukan ranah publik sehingga tak perlu digembar-gemborkan.
“Hasil inspeksi Inspektorat ada pelanggaran berat, makanya di-nonjob-kan. Sebelum adanya persetujuan disposisi rekomendasi harus ada terlebih dahulu paraf sekda dan gubernur. Cuma saja, untuk dana Rp 1,9 miliar tersebut tidak melalui prosedur itu. Eks Kabiro Binsos langsung memberikan disposisi,” ujar Irwan seperti yang dilansir Padang Ekspres (JPNN Group), Selasa (5/3).
Irwan menjelaskan, kejadian ini telah terjadi sejak Desember 2012 lalu, bukan Februari saat pelantikan eselon II lalu. ”Tentu untuk penyaluran dana bantuan sosial ini harus hati-hati, kan ada birokrasinya. Saya tak pernah memerintahkan Jefrinal untuk menggolkan dana Rp 1,9 miliar tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, usulan tersebut biasa saja terjadi karena jumlah proposal ribuan. “Kan tak ada salahnya gubernur yang menemukan, gubernur yang mencoret dan gubernur pula yang me-nonjob-kan. Tak mungkinlah saya yang menginstruksikan untuk mengabulkan permohonan itu, jelas-jelas itu akan berkonsekuensi hukum pada saya. Bisa-bisa KPK memenjarakan saya, jika saya memberikan disposisi untuk itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, eks Kabiro Bina Sosial, Jefrinal Arifin mengaku siap memberikan keterangan terkait kasus tersebut pada saat yang tepat. ”Saya akan memberikan keterangan soal kronologi pengalokasian anggaran itu kalau saatnya telah tepat. Sekarang saya belum mau bicara, karena khawatir persoalan tersebut akan melebar ke mana-mana. Sekda kan sudah bicara, jadi silakan tanyakan saja ke sekda kronologinya,” tuturnya. (ayu/awa/jpnn)
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan pencopotan Jefrinal hal yang biasa. Namun, ia menilai kasus eks Kabiro Binsos Jefrinal Arifin merupakan masalah internal, bukan ranah publik sehingga tak perlu digembar-gemborkan.
“Hasil inspeksi Inspektorat ada pelanggaran berat, makanya di-nonjob-kan. Sebelum adanya persetujuan disposisi rekomendasi harus ada terlebih dahulu paraf sekda dan gubernur. Cuma saja, untuk dana Rp 1,9 miliar tersebut tidak melalui prosedur itu. Eks Kabiro Binsos langsung memberikan disposisi,” ujar Irwan seperti yang dilansir Padang Ekspres (JPNN Group), Selasa (5/3).
Irwan menjelaskan, kejadian ini telah terjadi sejak Desember 2012 lalu, bukan Februari saat pelantikan eselon II lalu. ”Tentu untuk penyaluran dana bantuan sosial ini harus hati-hati, kan ada birokrasinya. Saya tak pernah memerintahkan Jefrinal untuk menggolkan dana Rp 1,9 miliar tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, usulan tersebut biasa saja terjadi karena jumlah proposal ribuan. “Kan tak ada salahnya gubernur yang menemukan, gubernur yang mencoret dan gubernur pula yang me-nonjob-kan. Tak mungkinlah saya yang menginstruksikan untuk mengabulkan permohonan itu, jelas-jelas itu akan berkonsekuensi hukum pada saya. Bisa-bisa KPK memenjarakan saya, jika saya memberikan disposisi untuk itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, eks Kabiro Bina Sosial, Jefrinal Arifin mengaku siap memberikan keterangan terkait kasus tersebut pada saat yang tepat. ”Saya akan memberikan keterangan soal kronologi pengalokasian anggaran itu kalau saatnya telah tepat. Sekarang saya belum mau bicara, karena khawatir persoalan tersebut akan melebar ke mana-mana. Sekda kan sudah bicara, jadi silakan tanyakan saja ke sekda kronologinya,” tuturnya. (ayu/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Bayi di Karimun Terjangkit HIV/AIDS
Redaktur : Tim Redaksi