JAKARTA - Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menilai meroketnya harga bawang merah dan putih sudah sampai pada tahap membebani perekonomian masyarakat. Lebih parah lagi, saat ini 95 persen pasokan bawang putih bergantung pada impor.
Karenanya Fadli menduga kenaikan harga bawang lebih dikarenakan adanya permainan. "Kenaikan harga bawang yang tak wajar ini lebih disebabkan oleh adanya pemburu rente," kata Fadli, Jumat (15/3).
Fadli juga menengarai masalah ini disebabkan karena kegagalan pemerintah mengatur izin dan mismanajemen perencanaan produksi, stok, impor bibit, distribusi serta pengendalian impor bawang. Karenanya, harus ada langkah strategis pemerintah dalam menangani masalah ini.
Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, perburuan rente dalam pengurusan izin impor bawang juga harus dihilangkan. Menurutnya, aturan Rekomendasi Izin Impor Hortikultura harus pasti dan transparan. "RIPH juga tak boleh hanya diberikan pada perusahaan tertentu," ungkapnya.
Menurutnya lagi, untuk kebijakan bawang itu memang diperlukan upaya meningkatkan produksi dengan perbaikan kualitas bibit. Selain itu, lanjutnya, pemerintah sudah saatnya membuat sentra produksi bawang baru selain Brebes, NTB, Bali dan Probolinggo.
Terpenting, sambung Fadli, harus ada adalah sinergi antara pemerintah dengan HKTI, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), serta Dewan Bawang Nasional dalam rangka mengendalikan produksi, distribusi dan impor. "Kondisi ini juga sebagai kritik atas impor kita yang lebih besar dibanding ekspor. Ke depan pemerintah juga harus menyeimbangkan rasio kuota impor dan ekspor," pungkasnya. (boy/jpnn)
Karenanya Fadli menduga kenaikan harga bawang lebih dikarenakan adanya permainan. "Kenaikan harga bawang yang tak wajar ini lebih disebabkan oleh adanya pemburu rente," kata Fadli, Jumat (15/3).
Fadli juga menengarai masalah ini disebabkan karena kegagalan pemerintah mengatur izin dan mismanajemen perencanaan produksi, stok, impor bibit, distribusi serta pengendalian impor bawang. Karenanya, harus ada langkah strategis pemerintah dalam menangani masalah ini.
Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, perburuan rente dalam pengurusan izin impor bawang juga harus dihilangkan. Menurutnya, aturan Rekomendasi Izin Impor Hortikultura harus pasti dan transparan. "RIPH juga tak boleh hanya diberikan pada perusahaan tertentu," ungkapnya.
Menurutnya lagi, untuk kebijakan bawang itu memang diperlukan upaya meningkatkan produksi dengan perbaikan kualitas bibit. Selain itu, lanjutnya, pemerintah sudah saatnya membuat sentra produksi bawang baru selain Brebes, NTB, Bali dan Probolinggo.
Terpenting, sambung Fadli, harus ada adalah sinergi antara pemerintah dengan HKTI, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), serta Dewan Bawang Nasional dalam rangka mengendalikan produksi, distribusi dan impor. "Kondisi ini juga sebagai kritik atas impor kita yang lebih besar dibanding ekspor. Ke depan pemerintah juga harus menyeimbangkan rasio kuota impor dan ekspor," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Salurkan Rp2,2 Triliun, BRI Gandeng Kemenpera
Redaktur : Tim Redaksi