JAKARTA - Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung selama 16 bulan telah berakhir. Terhitung 31 Desember 2012, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi selesai.
Meski moratorium telah usai, Wapres RI Boediono tetap menyoroti masalah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dia meminta terus dilakukan perbaikan cara-cara rekrutmen pegawai dengan objektif dan tidak lagi diwarnai praktik kecurangan.
"Jangan lagi ada titip menitip calon PNS. Semua pihak harus mengedepankan objektivitas untuk menghasilkan aparatur negara yang baik," kata Boediono saat memberikan sambutan alam pengarahan kepada seluruh Wakil Menteri (Wamen) tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wapres, kemarin (25/1).
Boediono menekankan, setelah moratorium CPNS, pemerintah akan melanjutkan kebijakan antara lain zero growth policy, dimana perekrutan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, dan perekrutan dilakukan dalam sistem rekrutmen terbuka.
Nantinya tidak hanya dalam rekrutmen CPNS yang harus dilakukan secara terbuka dan objektif, tetapi juga melingkupi promosi jabatan. "Saya minta agar promosi jabatan juga dilakukan dengan cara objektif dan harus berani dimulai," tegasnya.
Promosi jabatan secara terbuka itu saat ini sudah diterapkan di beberapa kementerian. Wapres bahkan berharap agar rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa.
Wamen PAN dan RB Eko Prasodjo menyambut baik permintaaan Wapres Boediono yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional tersebut.
Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi praktik-praktik kecurangan dalam rekrutmen CPNS, pemerintah berencana merubah skema penerimaan CPNS. Jika sebelumnya penerima CPNS hanya dibuka satu tahun sekali, kini lowongan itu akan dibuka setiap hari tergantung kebutuhan.
"Kita lagi membangun sistem seleksi yang bisa dilakukan setiap hari, bukan setahun sekali itu yang kita sebut sebagai Computer Assisted Test (CAT)," kata Eko di Istana Wapres, kemarin.
Eko memaparkan, CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS.
Mekanismenya, Kementrian /Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja. Setelah ditetapkan formasinya sesuai kekuatan anggaran negara oleh Menteri PAN & RB, K/L dan pemda bersangkutan sudah bisa membuka seleksai CPNS-nya.
"Jadi setiap pelamar bisa tiap hari ikut tes kompetensi dasar lewat sistem CAT. Tapi setiap tahun hanya dibatasi tiga kali. Jadi kalau saya tidak lulus, saya sebulan lagi ikut, sebulan lagi ikut kembali, tapi maksimal tiga kali. Dari situ bisa ketahuan, apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Karena metode CAT hasilnya langsung ketahuan. Pelamar juga biisa mengantongi sertifikasi kompetensi,"urainya.
Eko melanjutkan, sistem perekrutan tersebut, setidaknya sudah mulai bisa berjalan pada Juni mendatang untuk seluruh K/L. Sedangkan untuk pemda baru diberlakukan di 12 provinsi. Mengingat masih terbatasnya infrastruktur sistem CAT.
KemenPAN & RB menargetkan membangun sistem CAT di 33 provinsi. Bagi provinsi yang luas wilayahnya besar akan ditempatkan tiga atau empat komputer CAT. Dengan demikian pelamar tidak susah untuk mendatangi lokasi tes.
Sampai akhir tahun 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,90 % dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini masih ditambah dengan pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi yang gemuk. (Ken)
Meski moratorium telah usai, Wapres RI Boediono tetap menyoroti masalah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dia meminta terus dilakukan perbaikan cara-cara rekrutmen pegawai dengan objektif dan tidak lagi diwarnai praktik kecurangan.
"Jangan lagi ada titip menitip calon PNS. Semua pihak harus mengedepankan objektivitas untuk menghasilkan aparatur negara yang baik," kata Boediono saat memberikan sambutan alam pengarahan kepada seluruh Wakil Menteri (Wamen) tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wapres, kemarin (25/1).
Boediono menekankan, setelah moratorium CPNS, pemerintah akan melanjutkan kebijakan antara lain zero growth policy, dimana perekrutan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, dan perekrutan dilakukan dalam sistem rekrutmen terbuka.
Nantinya tidak hanya dalam rekrutmen CPNS yang harus dilakukan secara terbuka dan objektif, tetapi juga melingkupi promosi jabatan. "Saya minta agar promosi jabatan juga dilakukan dengan cara objektif dan harus berani dimulai," tegasnya.
Promosi jabatan secara terbuka itu saat ini sudah diterapkan di beberapa kementerian. Wapres bahkan berharap agar rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa.
Wamen PAN dan RB Eko Prasodjo menyambut baik permintaaan Wapres Boediono yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional tersebut.
Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi praktik-praktik kecurangan dalam rekrutmen CPNS, pemerintah berencana merubah skema penerimaan CPNS. Jika sebelumnya penerima CPNS hanya dibuka satu tahun sekali, kini lowongan itu akan dibuka setiap hari tergantung kebutuhan.
"Kita lagi membangun sistem seleksi yang bisa dilakukan setiap hari, bukan setahun sekali itu yang kita sebut sebagai Computer Assisted Test (CAT)," kata Eko di Istana Wapres, kemarin.
Eko memaparkan, CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS.
Mekanismenya, Kementrian /Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja. Setelah ditetapkan formasinya sesuai kekuatan anggaran negara oleh Menteri PAN & RB, K/L dan pemda bersangkutan sudah bisa membuka seleksai CPNS-nya.
"Jadi setiap pelamar bisa tiap hari ikut tes kompetensi dasar lewat sistem CAT. Tapi setiap tahun hanya dibatasi tiga kali. Jadi kalau saya tidak lulus, saya sebulan lagi ikut, sebulan lagi ikut kembali, tapi maksimal tiga kali. Dari situ bisa ketahuan, apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Karena metode CAT hasilnya langsung ketahuan. Pelamar juga biisa mengantongi sertifikasi kompetensi,"urainya.
Eko melanjutkan, sistem perekrutan tersebut, setidaknya sudah mulai bisa berjalan pada Juni mendatang untuk seluruh K/L. Sedangkan untuk pemda baru diberlakukan di 12 provinsi. Mengingat masih terbatasnya infrastruktur sistem CAT.
KemenPAN & RB menargetkan membangun sistem CAT di 33 provinsi. Bagi provinsi yang luas wilayahnya besar akan ditempatkan tiga atau empat komputer CAT. Dengan demikian pelamar tidak susah untuk mendatangi lokasi tes.
Sampai akhir tahun 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,90 % dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini masih ditambah dengan pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi yang gemuk. (Ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Segera Telurusi Pengakuan Choel
Redaktur : Tim Redaksi