jpnn.com - JAKARTA – Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Ketua Umum PPP Djan Faridz membantah menghadiri Musyawarah Kerja Nasional PPP hasil Muktamar Bandung, yang digelar di Ancol, Jakarta, Utara, 24-25 Februari 2016.
"Tidak benar DPP hasil Muktamar Jakarta mengirim utusan mendatangi Mukernas Ancol,” kata Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Akhmad Gojali Harahap, Jumat (26/2).
Ia mengatakan, kalau ada oknum pengurus datang ke Mukernas itu dipastikan tidak mewakili DPP PPP Muktamar Jakarta. Dia bilang, orang datang ke Ancol motifnya macam-macam. “Mungkin yang datang ke Mukernas Ancol itu adalah mereka yang lelah berjuang dan perlu piknik sejenak,” ungkap pria yang karib disapa AGH ini.
Dia menjelaskan bahwa Ketum PPP Djan Faridz sudah jelas menyatakan bahwa “SK Zombie” itu adalah produk haram karena melawan putusan Mahkamah Agung nomor 601 yang terang benderang menolak permohonan kembali ke Muktamar Bandung. "Produk haram, maka hasil turunannya juga haram dong. Termasuk Mukernas abal-abal itu,” sindir dia.
Ia menambahkan Mukernas abal-abal di Ancol tersebut justru memperkuat semangat seluruh kader PPP melawan kedzaliman. Pengurus DPP, DPW, DPC hingga anak ranting di penjuru negeri ini semakin solid menolak keras SK Zombie dan turunannya.
"SK Menkumham muktamar Surabaya saja bisa dikalahkan karena melanggar AD/ART Partai, putusan Mahkamah Partai dan Fatwa Majelis Syariah, apalagi SK Zombie yang jelas-jelas melawan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap serta Fatwa ketua majelis Syariah,” paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, KH. Maimoen Zubair kepada pengurus DPP PPP telah menerangkan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan Mukernas Ancol. Ketua Mahkamah Partai hasil muktamar Bandung, KH. Chozin Khumaidi pun menyatakan bahwa masa muktamar Bandung itu sudah usai. Jadi Mukernas di Ancol itu bukanlah Mukernas PPP. “Tapi Mukernasnya Laoly,” kata AGH menirukan pernyataan Mbah Moen.
Nah, kata dia, sikap mbah Moen tersebut semakin meyakinkan semua bahwa Mukernas Ancol itu tidak ada kaitan dengan PPP pro ulama. “Itu hanya proyek pesanan Laoly saja. Dengan demikian DPP hasil Muktamar Jakarta menolak Mukernas Abal-abal tersebut berikut hasilnya,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali tegas menyatakan agar Mukernas itu dibatalkan karena berpotensi memperbesar perpecahan di PPP. "Kenyataannya memang Mukernas Ancol itu mengulangi kesalahan Muktamar Surabaya untuk kedua kali. Yaitu ajang mengkudeta SDA sebagai ketua umum yang tercantum di SK,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: OSO Buka Sosialisasi 4 Pilar MPR Di Papua Barat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Honorer K2 Bodong tapi Data Berubah-ubah
Redaktur : Tim Redaksi