jpnn.com, JAKARTA - Fenomena konflik atas nama agama di banyak negara, baik yang dipicu oleh maraknya gerakan kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme serta masifnya penyebaran paham keagamaan yang intoleran tengah menjadi tren global.
Virus ideologi radikal, intoleransi, ektremisme dan terorisme telah berkembang dan nyata-nyata terbukti mampu menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara.
BACA JUGA: BNPT Kerahkan Tim Periksa Pengamanan Hotel di Kaltim
LPOI (Lembaga Persahabatan Ormas Islam) dan LPOK (Lembaga persahabatan Ormas Keagamaan) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian mendalam terkait Metamorfosa Gerakan dan Paham Radikal Terorisme dan beberapa upaya mitigasinya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Kamis, 15 Agustus 2024 di Hotel Royal Kuningan Jakarta.
BACA JUGA: Deteksi Dini Penyebaran Radikalisme, BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siap Siaga
Ketua Umum LPOI & LPOK Profesor Kiai Said Aqil Siroj dalam pidatonya menyampaikan fenomena pembubaran Jemaah Islamiyah (JI) dan keberadaan “Zero Terorism Attact” merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan ideologi radikal, intoleransi, ektremisme dan terorisme, yang bergerak masif secara terselubung dan undercover.
Menurun dia, indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap Gerakan dan Paham Radikal Terorisme berakhir.
BACA JUGA: BNPT dan Kepala Kesbangpol Se-Indonesia Bahas Kompetisi Jurnalisme Kebangsaan Mahasiswa 2024
Kelompok Intoleran dan Radikal Terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan Strategi Infiltrasi dan Akuisisi disemua sector kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, Pendidikan, pertahan dan keamanan.
Kelompok intoleran dan kelompok Radikal Terorisme tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan disemua sector dan menguasai seluruh sumberdaya yang ada di Negeri ini.
Mereka tengah melakukan metamorfosa gerakan dari yang bersifat frontal konfrontatif menjadi bersifat “low explosives-high impact (Rendah Ledakan-Berdampak Tinggi).
Kiai Said Aqil, yang juga mantan Ketua Umum PBNU ini menegaskan pernyataannya bahwa para Penyelenggara Negara, Aparat Penegak Hukum dan Khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel sel Intoleransi dan Sel Sel Radikal Terorisme yang bergerak lebih leluasa di ruang publik.
Sebab sel sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tantara, pebisnis, pendidik, agamawan dan atau profesi lainnya”.
Kiai Said Aqil yang juga Pengasuh Pesantren Atsaqofah ini menjelaskan maraknya “Cyber Attack (Serangan Siber) dan Digital Terorism” yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi Warga Bangsa Indonesia, di tengah serbuan Ideologi Transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia.
Kedaulatan Digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga.
Sebagai Guru Bangsa, Kiai Saia mengingatkan kepada semua pihak bahwa dampak krisis Global dan Residu Politik PILPRES 2024, harus segera di mitigasi dan di solusikan Bersama, sehingga Persatuan dan Kesatuan Nasional dan masa depan Bangsa tidak Terkoyak.
Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan Politik harus diakhiri dan rasa persaudaraan sebagai sesama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali, demikian halnya visi kebangsaan mendesak untuk ditancapkan.
Seluruh Steakeholder bangsa harus mewaspadai kemungkinan terjadi turbulensi pasca pilpres, khususnya di momentum transisi kepemimpinan beberapa bulan kedepan.
Sebab di momentum tersebut sangat mungkin akan muncul berbagai riak riak aspirasi rakyat untuk pertanggung jawaban kepemimpinan nasional dan munculnya berbagai negosiasi posisi dan jabatan kepemimpinan baru.
Mengakhiri Pidatonya, KH, Said Aqil Siroj mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan baru, untuk Bersama sama menyusun road map (peta jalan) pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Tujuan agar ke depan Blue Book Pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara saja, tetapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan Bersama.
“LPOI dan LPOK siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional sekaligus menjadi Orkestrator Harmoni Pembangunan Nasional untuk kebaikan bersama,” ujar Kiai Said.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari