jpnn.com, JAKARTA - Setelah LRT (Ligth Rail Transit) di Palembang diresmikan oleh Presiden Jokowi, ternyata mengalami mogok. Padahal peresmian sebuah proyek, menandai dimulai penggunaan proyek LRT tersebut.
Proyek LRT bukannya lancar digunakan publik, malahan mengalami Mogok LRT Palembang tersebut. Hal ini ada tanda-tanda kejanggalan yang tak bisa disembunyikan oleh pihak Kementerian Perhubungan. Kemudian, dugaan kejanggalan tersebut, bisa dilihat dari Nilai Investasi pembangunan LRT Sumatera Selatan, yang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City, menelan biaya sebesar Rp 12,5 triliun.
BACA JUGA: 1.000 Warga Semarang Diberi Pelatihan Kerja dari Kemenhub
“Berarti setiap satu Kilometer pembangunan LRT sepanjang 23.4 KM, bisa menghabiskan anggaran antara USD.37 sampai 40 juta, atau sekitar Rp 520 miliar. Dan hal ini dinilai terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar 8 juta Dolar per KM maka dari persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (14/8).
Untuk Itu, Uchok meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan pihak Waskita Karya. Pemanggilan ini dalam rangka untuk pemeriksaan bukan saja, pembangunan jalan rel kereta api, tapi juga memeriksa kereta api yang mogok, apakah Kereta api tersebut barang baru atau rongsokkan.
BACA JUGA: Menhub Cek Kesiapan Bandara Sambut Kontingen Asian Games
“Kami minta KPK jangan fokus Operasi Tangkap Tangan kepala daerah saja. Tapi juga harus fokus kepada kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi,” tegas Uchok.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Kasus BLBI Tak Bisa Diselesaikan secara Pidana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo Lagi, FAKPP Desak KPK Usut Korupsi di Papua
Redaktur & Reporter : Friederich