LSM Kaltim Ancam Awang Faroek

Jika Gagal Perjuangkan Blok Mahakam

Senin, 22 November 2010 – 16:05 WIB
SAMARINDA - Koordinator Borneo Institute for Social Transformation (BIST) Adi Supriadi mengancam akan menduduki kantor Gubernur Kaltim jika Gubernur Kaltim Awang Faroek gagal memperjuangkan aspirasi yang menginginkan keterlibatan daerah untuk mengelola Blok Mahakam gagal"Saat ini kami masih mempercayakan terhadap upaya Gubernur Awang Faroek untuk memperjuangan aspirasi Masyarakat Kaltim bisa ikut mengelola Blok Mahakam," kata Adi kepada wartawan di Samarinda, Minggu malam (21/11).

Menurut Adi, sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM lokal sudah membuat semacam kesepakatan untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi daerah agar bisa ikut mengelola kekayaan alamnya.  “Apabila dalam waktu dekat ini tak ada upaya yang lebih serius dari gubernur, kami akan menduduki kantor gubernur,” tegas  Adi dalam  acara "Bincang-bincang,  Blok Mahakam Milik Siapa?"

Menurut Adi  dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu sebenarnya sempat muncul berbagai usulan menyangkut bentuk penekanan terhadap gubernur

BACA JUGA: Warga Lereng Merapi Mulai Beraktivitas

Tapi, karena berbagai alasan, aksi demo akhirnya menjadi pilihan
Dalam aksi itu nanti, tambah Adi,  mereka rencananya tidak hanya akan menggelar orasi, tapi sekaligus meminta dukungan tokoh-tokoh masyarakat Kaltim dan masyarakat umum lewat pengumpulan tanda tangan yang dibubuhkan di spanduk sepanjang 100 meter.

“Kita akan arak spanduk itu ke tempat-tempat ramai untuk meminta tanda tangan masyarakat

BACA JUGA: KNPI Bentuk Tim Monitoring CPNS

Termasuk juga ke kantor DPRD untuk memperoleh dukungan
Setelah itu spanduk kita pasang di depan kantor gubernur bersamaan dengan aksi pendudukan oleh kawan-kawan LSM dan mahasiswa,” tandas kordinator BIST tersebut.

Menurut Adi, kesepakatan untuk melakukan tekanan terhadap gubernur itu muncul karena sejauh ini Awang Faroek dinilai kurang optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait dengan pengelolaan Blok Mahakam.  Padahal, masyarakat sangat menginginkan pemerintah bisa terlibat dalam pengelolaan blok itu dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan mereka.

“Selama blok itu dikuasai oleh PT Total, masyarakat sama sekali tak merasakan manfaatnya

BACA JUGA: Formasi Guru Paling Diminati

Nah, jika daerah ikut share saham sekaligus menjadi pengelola, masyarakat berharap bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan terdongkrakKarena itu gubernur harus serius memperjuangkanTidak boleh seenaknya sendiri,” kata Adi.

Selain mengancam akan menduduki kantor gubernur, sejumlah LSM dan elemen mahasiswa juga berencana akan menduduki kantor Total di KaltimNamun, rencana itu menjadi tahapan berikutnya setelah melihat langkah-langkah konrit yang akan dilakukan Awang Faroek.

“Jika Awang sudah bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan Blok Mahakam tapi ternyata Total tetap menutup pintu dan tak merespon sama sekali, bukan tidak mungkin kantor Total juga akan kita duduki,” ujar Agus Amri dari LBH Mahakam yang juga menjadi peserta dalam pertemuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1967 Blok Mahakam yang memiliki kandungan gas terbesar di Indonesia dengan tingkat produksi rata-rata 26 miliar kaki kubik per hari (mmscfd) dikuasi oleh PT TEPI (Total E&P Indonesie)Kontrak itu akan berakhir tahun 2017 mendatang, tapi perusahaan asal Perancis tersebut telah mengajukan lagi perpanjangan kontrak(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Stop Ketidakpercayaan Jakarta-Papua!


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler