jpnn.com, JAKARTA - Kemenpora berhasil mempertahankan prestasi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan untuk tahun anggaran 2020. Ini merupakan kedua berturut-turut setelah selama sepuluh tahun sebelumnya tak pernah meraih predikat WTP.
"Alhamdulillah untuk kedua kalinya tahun ini laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat WTP," kata Menpora Amali dalam jumpa pers virtual, Selasa (13/7).
BACA JUGA: Desain Besar Olahraga Nasional, Menpora Amali: Olimpiade yang Utama, SEA Games Sasaran Antara
Menurut menteri asal Partai Golkar tersebut, predikat WTP ini mungkin hal yang biasa bagi lembaga dan kementerian lainnya. Namun, untuk Kemenpora raihan tersebut merupakan sesuatu istimewa, karena menunjukkan sudah ada perbaikan tata kelola di lingkungan Kemenpora.
Pada periode 2015-2016 Kemenpora sempat mendapatkan disclaimer dari BPK, kemudian yang paling bagusnya sejak 2009 lalu, ialah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BACA JUGA: Menpora Tegaskan Prasarana PON XX Papua Hampir Rampung
Dia menegaskan, capaian itu bukan karena kerja menteri saja, tetapi juga karena hasil kerja semua pejabat yang ada di Kemenpora mulai dari Seskemenpora, Deputi, Asisten Deputi, Kepala Biro, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Staf Khusus dan seluruh awak Kemenpora.
"Semua, kami bekerja sama mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. kami sudah punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola di Kemenpora ini dan Alhamdulillah, kami mendapatkan penilaian WTP lagi, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan," tuturnya.
BACA JUGA: Info Terbaru dari Ketua KONI Terkait Tahapan Persiapan PON XX Papua
Amali mencontohkan dengan salah satu program bantuan fasilitas pada cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Kali ini, bantuan itu diberikan secara terbuka, tidak ada lagi negosiasi-negosiasi. Bahkan, dana yang diberikan, diusulkan, dan disetujui juga diumumkan ke berbagai media.
"Itu demi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dan tentu teman-teman bisa memantau pelaksanaannya di lapangan. Namun, karena sekarang Covid-19, tidak mungkin kami agendakan seremoni pemberian bantuannya seperti yang sebelum-sebelumnya," terangnya.
Bagi menteri 59 tahun tersebut, mencanangkan prestasi olahraga tak lengkap tanpa adanya perbaikan tata kelola di internal Kemenpora. Untuk itu, dia menjadikannya sebagai program prioritas nomor satu agar kementerian yang dipimpinnya bisa semakin baik lagi.
"Kami yakin, dengan tata kelola yang baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepemudaan maupun keolahragaan itu akan bisa tertangani dengan baik. Tetapi, kalau tata kelolanya tidak baik, pasti hasil akhirnya juga tidak baik," tegas Amali.(dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad