jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menagatakan bahwa Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal dan melanggar aturan.
Sebab, perilaku tersebut hanya akan mengganggu ketertiban Pulau Dewata.
BACA JUGA: Penanganan Kebakaran Depot Pertamina Plumpang, Pak Luhut Binsar Tolong Jangan Asal Bunyi
“Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali,” kata Luhut Binsar di sela-sela kegiatannya di TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis.
Oleh karena itu, pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.
BACA JUGA: Zainudin Amali Pertama, Luhut Binsar Kedua, Jokowi Menyusul
“Pak Gubernur sudah tahu apa yang akan dia buat,” kata Luhut.
Di sisi lain, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran untuk membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat.
BACA JUGA: Senior Golkar Ingin Luhut Binsar Ambil Alih Partai Menjelang Pemilu 2024
Menurut Wayan Koster, oknum turis itu bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.
“Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu,” kata Koster pada sela-sela kegiatannya di TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Kamis.
Wayan Koster mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.
“Ya dalam waktu dekat, bulan ini,” kata Gubernur Bali.
Dia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.
Kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, serta menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul