jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai penanganan masalah minyak goreng menjadi melebar.
Dia meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng.
BACA JUGA: Luhut Binsar Bakal Bikin Gebrakan, Tak Ada Ampun, Perusahaan Sawit Siap-Siap Saja!
Menurutnya, persoalan minyak goreng jangan melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.
"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Deddy di Jakarta, Sabtu (28/5).
BACA JUGA: Luhut Binsar Ditunjuk Mengurusi Minyak Goreng, Ada Masalah Apa di Kabinet?
Deddy Yevri menyebut langkah yang akan ditempuh Luhut Binsar tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai bila Luhut Binsar hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor, dan faktur penjualan perusahaan.
BACA JUGA: Luhut Binsar Dikerahkan Mengurusi Minyak Goreng, Presiden Frustasi?
Namun, Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.
"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," papar Deddy dalam keterangannya.
Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau "conflict of interest".
"Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU-nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini?" ujarnya.
Di sisi lain, kata Deddy belum ada ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan.
"Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit," ujar Deddy.
Deddy juga mengingatkan Luhut Binsar harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi.
"Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring," tuturnya.
"Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu," imbuh Deddy Yevri Sitorus. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul