jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan menganalogikan penanganan COVID-19 dengan operasi militer.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, penting melakukan perubahan strategi untuk menghadapi sifat varian baru COVID-19.
BACA JUGA: Muhaimin Iskandar Segera Direklarasikan sebagai Kandidat Presiden
Langkah tersebut menurutnya sama seperti operasi militer, selalu melakukan perubahan-perubahan agar tidak bisa dibaca musuh.
"Operasi militer pun selalu melakukan perubahan-perubahan agar tidak bisa dibaca musuh."
BACA JUGA: PDIP Teratas, Perindo Buat Kejutan, Pengamat Bilang Begini
"Jadi, membaca bagaimana sifat varian delta ini dan juga melakukan perubahan strategi untuk menghadapinya. Itu sebabnya mungkin kenapa bisa cepat membuat perbaikan-perbaikan di Indonesia."
"Bukan tidak ada konsistensi, tetapi menyesuaikan, melihat sifat-sifat ini dan pengalaman-pengalaman di negara lain," ujar Luhut dalam keterangannya, Senin (13/9).
BACA JUGA: Pihak yang Mengisukan Megawati Kritis Bertobatlah!
Luhut kemudian memaparkan tiga kunci utama yang disiapkan pemerintah untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.
"Pertama, cakupan vaksinasi yang tinggi terutama untuk kelompok rentan, seperti lansia," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta.
Kedua, yakni penerapan 3T (Testing, Tracing, Treatment) termasuk penanganan isolasi terpusat (isoter) yang optimal.
"Isoter jadi sangat penting. Orang-orang yang kena status hitam di PeduliLindungi, akan segera ditangani."
"Di mal, misalnya, diperiksa (jika statusnya hitam) langsung dibawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain," katanya.
Ketiga, kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi meliputi 3M dan implementasi skrining PeduliLindungi.
"Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti implementasi PPKM yang ada saat ini," katanya.
Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menuturkan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, tujuan dan arah kebijakan penanganan COVID-19 tetap konsisten.
Namun, strategi dan manajemen di lapangan disesuaikan dengan masalah dan tantangan yang ada.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini," ujarnya.
Menurut Luhut, langkah pengetatan dan pelonggaran mungkin kerapkali dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Namun, justru itulah yang harus dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," pungkas Luhut.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang