Luhut dan Nusron Beri Sinyal Tetap Rangkap Jabatan

Jumat, 03 Juni 2016 – 07:31 WIB
Luhut Panjaitan. Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA-Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid beri sinyal tetap bertahan dalam kepengurusan Partai Golkar. Padahal, sebagai anggota Kabinet Kerja mereka harusnya tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan dengan partai.

Kedua pejabat tinggi pemerintahan itu kemarin ikut dalam sidang pleno perdana pengurus Partai Golkar di kantor DPP, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Seperti pengurus lainnya, Luhut dan Nusron juga menandatangani pakta integritas pengurus.

BACA JUGA: Demokrat Mulai Ditinggal, Kader Pilih Eksodus ke Partai Ini

"Di antaranya adalah menyatakan siap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, siap menjaga kolektivitas dan kebersamaan pengurus, siap untuk menjaga martabat dan marwah Partai Golkar, serta saling menjaga integritas," ujar Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham memaparkan isi pakta integritas kepada wartawan di kantor DPP kemarin, Kamis (2/6).

Idrus akui bahwa sampai sekarang belum ada keputusan tegas baik dari Luhut terkait jabatannya di pemerintahan. Menurut Idrus, Luhut masih akan mengkonsultasikan hal tersebut dengan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: DPR Masih Pertanyakan Hitung-hitungan Harga Daging Sapi

Lebih lanjut dia tegaskan bahwa DPP Golkar siap menghormati apapun keputusan Luhut nanti. Namun, selama belum ada konfirmasi, pihaknya akan tetap memperlakukan pensiunan TNI AD itu sebagai pengurus.

"Pak Luhut menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan presiden. Sekarang kita belum ada konfirmasi, nanti akan kita tanya. Tapi kita tentu akan fokuskan dulu pada DPP dulu," bebernya.

BACA JUGA: Ditjen Hubla Gelar Rakor Persiapan Angkutan Lebaran 2016, Hasilnya?

Untuk Nusron, tambah Idrus, situasinya sedikit lebih baik. Pasalnya, Nusron mengaku sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo. Meski dia tidak mengungkapkan apakah presiden memberi restu atau tidak. "Sebelumnya pada waktu itu kita tanya Pak Nurson Wahid katanya sudah bicara dengan presiden, saya kira dianggap penjelasan Pak Nurson tidak ada masalah. Penjelasannya itu tidak ada masalah," tuturnya. 

Seperti diketahui, dalam kepengurusan Golkar periode 2016-2019, Luhut menduduki jabatan wakil ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. Sementara Nusron ditempatkan sebagai koordinator pemenangan pemilu Indonesia I (Jawa dan Sumatera).

Dalam pleno kemarin, Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan, pengurus tengah menata langkah menghadapi 100 hari kerja. Dalam 100 hari kerja ini, Partai Golkar akan terus melakukan konsolidasi dari pusat ke daerah.

Kemudian yang terpenting, sambung Novanto, adalah melakukan musda-musda di berbagai daerah, terlebih daerah-daerah yang  kepemimpinannya masih berstatus pelaksana tugas (plt). Oleh karenanya, dirinya juga berharap musda di daerah-daerah tersebut bisa rampung secepat mungkin.

"Kami minta dalam 100 hari kerja ini betul-betul dilaksanakan seluruh bidang, seluruh koordinator, seluruh wilayah dan juga kita akan mengerahkan seluruh provinsi kabupaten dan kota menjadi satu kerjasama," harapnya. (aen/dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpar Bombardir Bandara Kansai Osaka Jepang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler