jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 18-19 April ini, bukan untuk menghidupkan lagi paham komunis di Indonesia.
Luhut juga membantah simposium ini dipengaruhi oleh PKI. "Sebagai bangsa yang besar, harus jernih melihat persoalan masa lalu," katanya dalam pidato pembukaan simposium, Senin (18/4).
BACA JUGA: Berani Banget Idrus Marham nih...
Dia mengaku sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo untuk menggelar simposium tersebut. "Saya lapor ke presiden untuk acara ini, dan Ppesiden pun setuju," imbuh Luhut.
Simposium dihadiri sejumlah pihak antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung Prasetyo.
BACA JUGA: MENGEJUTKAN! Begini Tanggapan Ical soal Mahar Rp 20 Miliar
Kemudian, saksi sejarah Sintong Hamonangan Pandjaitan, istri dari almarhum Presiden keempat RI Abdurrahaman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, serta Buya Syaffi Maarif.
Ada pula Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan lainnya. Menurut Luhut, simposium ini harus digelar meski tidak mudah dan banyak penolakan. Hal itu agar pelanggaran HAM di Indonesia bisa segera dituntaskan.
BACA JUGA: Baasyir Tak Akan Dikarantina di Rumah Baru
Dia pun mengatakan, dalam mengadakan acara tersebut, tidaklah mudah. Namun, menurut Luhut, hal ini perlu dilakukan, agar pelanggaran HAM di Indonesia bisa segera dituntaskan. "Terus terang, saya pribadi, pelanggaran HAM harus dituntaskan," tegas Luhut. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laskar PPP Dilempari Petasan, Polri Turun Tangan
Redaktur : Tim Redaksi