jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka ke publik tentang metode pengambil data soal rakyat tidak tertarik dengan Pemilu 2024.
Menurut Adi, perincian terkait metodologi pengambilan data itu seharusnya diungkap kepada publik.
BACA JUGA: Masinton Kritik Klaim Luhut Soal Penundaan Pemilu, Pakai Big Data atau Big Mouth?
"Itu penting untuk memberikan narasi bahwa big data ini ilmiah, bukan hanya klaim sesaat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Adi Prayitno kepada JPNN.com, Senin (14/3).
Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan data yang dimiliki Luhut sebaiknya juga dilengkapi dengan profil koresponden dan data tentang jumlah pengguna media sosial sebagai subjek penelitian.
BACA JUGA: Cak Imin Bertemu Komisioner KPU-Bawaslu, Publik Curiga Bahas Penundaan Pemilu
"Apa pun judulnya, big data ini, kan, temuan-temuan yang juga bisa dikatakan ilmiah," tambah Adi.
Dia menilai data yang disampaikan Luhut ini menjadi persoalan karena berbeda dengan hasil riset yang dilakukan lembaga-lembaga survei.
BACA JUGA: Di Hadapan Bobby Nasution, Sekjen PDIP Minta Kader Menangkan Pemilu 2024
"Kalau soal serap aspirasi, selama ini masih menjadikan survei opini publik sebagai satu-satunya variabel yang jadi pegangan dalam mengambil kebijakan," tandas Adi Prayitno.
Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim rakyat tidak tertarik dengan Pemilu 2024 karena tidak ingin pelaksanaannya memunculkan kegaduhan seperti Pemilu 2019.
"Kalau di menengah bawah itu pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Rakyat Indonesia, lanjut dia, juga sedang merasa kesulitan akibat pandemi Covid-19 sehingga menolak jika anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi penyelenggaraan Pemilu 2024. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Dea Hardianingsih