jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan hari ini mengumpulkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membahas masalah dua WNI yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Nugini.
Terkait itu, Luhut mengatakan, pihaknya akan mencari cara penyelamatan tanpa melakukan barter dengan OPM.
BACA JUGA: Jual Kambing, Gadaikan Motor, Demo Honorer Habiskan Miliaran Rupiah
"Pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal barter dalam hal ini. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan," ujar Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (16/9).
Luhut belum merinci langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia atas masalah itu. Namun, ia memastikan sudah melaporkan hal itu pada Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Menaker Minta Pengusaha Lindungi Pekerja dari HIV-AIDS
"Saya tadi malam sudah laporkan kepada presiden langkah-langkah yang bisa kami lakukan sampai yang paling buruk. Yang paling buruk pun sudah kami persiapkan. Sehingga dengan demikian kedaulatan bangsa tetap kita pertahankan," imbuh mantan Kepala Staf Presiden tersebut.
Seperti diketahui, para penyandera meminta agar diadakan barter antara kerabatnya yang ditahan oleh Polsek Kirom, Papua Barat dengan 2 WNI yang disandera. Namun, ini ditolak pemerintah. Dalam hukum Indonesia tidak mengenal barter seperti yang diminta OPM. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Data Terbaru: TNI Paling Perkasa di Asia Tenggara, Nomor 6 di Asia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamaah Kesulitan Mencari Makanan
Redaktur : Tim Redaksi