jpnn.com - BATAM - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal kawasan suaka pajak (tax haven) di Indonesia beberapa waktu lalu semakin jelas. Daerah kepulauan yang dimaksud mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ternyata Pulau Batam.
Bahkan, bisa jadi bukan hanya Batam, tapi seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, saat ini yang paling siap dari sisi infrastruktur dan faktor pendukung penting lainnya adalah Kota Batam.
BACA JUGA: Menpar Dorong Kepri Berstatus KEK Pariwisata
“Iya, Pak Presiden ingin Batam jadi tax haven,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat berkunjung ke Batam, Jumat (12/8) kemarin.
Meski begitu, Luhut mengaku belum tahu persis teknisnya, namun tekad menjadikan Batam sebagai area tax haven sudah bulat.
BACA JUGA: Sukses! Bayi Kembar Siam Rahma-Rahmi Berhasil Dipisahkan
Hal itu tak terlepas darei status Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang juga berdekatan langsung dengan negara maju Singapura dan Malaysia.
Apalagi di Singapura, ada ribuan WNI yang menyimpan dananya di berbagai bank maupun dalam bentuk properti.
BACA JUGA: Den Baguse Tikus Dihargai Rp 5.000
Nah, jika, Batam ditetapkan sebagai area tax haven, kata Luhut, maka akan berdampak positif terhadap Indonesia.
“Ini bagus buat Indonesia setelah tax amnesty. Areanya di Pulau Batam ini,” tegas Luhut seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group), hari ini (14/8). (nur/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Pastikan Anak Pemukul Guru Harus Tetap Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi