jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy menilai keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat berimbas kepada Presiden Jokowi.
Hal ini disampaikan Lukman dalam sebuah tulisan berjudul SBY, Moel dan AHY, Hikmah di balik Konflik Partai Demokrat yang diterima JPNN.com pada Minggu (7/3).
BACA JUGA: Emil Dardak Pertama Dipanggil AHY, Mengucap Janji Setia, Lawan!
"Pak Moeldoko, anda seorang jenderal yang sedang dalam pemerintahan. Pengalamanmu mengelola banyak persoalan tentu sudah teruji. Karakter pemimpin begitu kental pada dirimu. Namamu juga sudah digadang-gadang dalam konstelasi Pilpres 2024. Masalahnya, langkah anda merebut Partai Demokrat dari oligarki keluarga Cikeas, menjadi pro kontra," tulis Lukman Edy.
Mantan sekjen DPP PKB ini mengatakan persoalan lebih berat lagi dalam pro kontra itu adalah karena Jokowi sebagai presiden yang sekaligus sebagai atasan Moeldoko di pemerintahan, ikut terbabit dihujat oleh kader Partai Demokrat (PD) yang kontra terhadap KLB PD di Deli Serdang.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Moeldoko jadi Musuh Bersama Kubu AHY, Pendukung Jokowi Malu, Siapa Komandannya?
"Ditambah kekuatan oposisi pemerintah, yang seperti mendapat isu dan energi baru untuk menghantam pemerintahan ini," sebut politikus PKB itu.
Walakin, pria yang beken disapa dengan panggilan LE ini setuju dengan langkah politik Moeldoko yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinan mantan Panglima TNI itu juga akan diuji, seberapa hebat dia mengatur strategi memenangkan peperangan ini.
BACA JUGA: Lihat Penampilan Bobby Nasution, Ada yang Membuatnya Sangat Heran
"Ini bukan perang yang biasa dan menjadi ahlinya seorang Jenderal seperti anda. Ini perang politik yang intinya adalah siapa yang bisa merebut hati konstituen demokrat yang besar, akan menjadi pemenangnya. Tetapi prinsipnya hampir sama saja, Jenderal, tinggal penyesuaian-penyesuaiannya saja," ucap LE.
Mantan ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI ini lantas mengingatkan Moeldoko bahwa masuk partai politik, menjadi pengurus bahkan ketua umum sebuah partai politik adalah pekerjaan halal dan baik, serta dilindungi oleh konstitusi.
"Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini," kata mantan politikus Senayan ini.
Terhadap desakan supaya Moeldoko mundur dari jabatan KSP, LE menilai tidak ada dasarnya. Dia justru meminta suami Koesni Harningsih itu berbicara langsung kepada Presiden Jokowi dan menjelaskan masalah ini.
"Jelaskan saja kepada Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan bahwa langkah politik ini adalah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini. Minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada," ucap LE.
Moeldoko terpilih sebagai ketum PD periode 2021-2026 hasil KLB yang diselenggarakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut pada Jumat (5/3) lalu.
Forum itu memilih Moeldoko sebagai ketum setelah terlebih dahulu menyatakan kepengurusan PD hasil Kongres V 2020 di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam