jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat dukungan penuh dari 34 ketua dan perwakilan dewan pengurus daerah atau DPD partai berlambang bintang mercy pada Minggu (7/3).
Para ketua dan perwakilan DPD PD dari 34 provinsi itu menyatakan kesiapan membantu AHY melawan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
BACA JUGA: Prof Jimly: Pemerintah Bisa Tak Mengesahkan Hasil KLB, Presiden Angkat Pengganti Moeldoko
Sebanyak 35 pimpinan partai di daerah itu juga menyatakan kesetiaan kepada PD dan AHY yang terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres PD V 2020.
Dalam pertemuan itu satu per satu dari 34 pimpinan DPD itu maju ke mimbar untuk mengucapkan janji setia, serta menyatakan kesiapan membantu AHY melawan hasil KLB di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
BACA JUGA: Diskusi soal KLB Demokrat, Prof Siti Zuhro Singgung Posisi PKS
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjadi yang pertama yang dipanggil AHY ke atas panggung. Dia kemudian menyampaikan janji setia kepada PD dan ketua umum yang sah.
Selanjutnya menyusul secara bergantian pimpinan DPD PD provinsi lain. Di antaranya dari Aceh, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta.
BACA JUGA: Mengaku Setia kepada AHY, Konon Siap Perang dengan Kubu Moedoko
Berikutnya Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah.
Ketua DPD PD Papua Barat Abdul Faris Umlati menutup sesi maju ke atas panggung. Selain mengucap janji setia, Abdul menyatakan bakal menindak tegas kader yang mendukung KLB di Deli Serdang.
Hampir seluruh ketua atau perwakilan DPD itu juga membawa dokumen surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai ketua DPD yang membuktikan mereka adalah kader Demokrat pemilik suara sah untuk menentukan masa depan partai.
Pada forum itu, AHY mengapresiasi sikap para pengurus partainya di daerah yang tetap solid, meskipun ada ketua dan pengurus tandingan.
Mantan TNI berpangkat Mayor itu menyebut pertemuan tersebut sebagai upaya merapatkan barisan, setelah sejumlah anggota dan eks pengurus menggelar KLB yang menurut dia ilegal dan inkonstitusional.
"Kami rapatkan barisan karena partai kami sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi ada masalah yang lebih serius di negeri ini, yaitu matinya demokrasi," ucap AHY.
Suami Annisa Pohan itu juga menyinggung soal moral dan etika politik yang bisa membahayakan masa depan demokrasi.
"Kalau partai politik bisa diperlakukan semena-mena di negeri ini, diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat, jauh dari moral dan etika politik tentu kita bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita," pungkas AHY.
Sejumlah anggota dan bekas pengurus Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Kongres yang dipimpin oleh Jhoni Allen Marbun, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Sementara Marzuki Alie yang dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB untuk periode 2021-2025.(antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam