jpnn.com, JAKARTA - Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk menangani dampak pandemi Covid-19 resmi diluncurkan oleh Menteri Sosial (mensos) Juliari P. Batubara di Jakarta, Rabu (2/9).
Ada dua aspek yang ditekankan Menteri Juliari jika program BSB ingin sukses dalam pelaksanaannya, yakni kualitas beras dan ketepatan penerima.
BACA JUGA: Pemerintah Mau Kucurkan Bansos Beras, Menko PMK: Ini Suatu Langkah Luar Biasa
BSB merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya untuk tidak membiarkan satu pun warga negara yang terdampak bencana, tidak mendapat bantuan.
“Dalam pelaksanaannya, kesuksesan program ini tergantung dari dua aspek yaitu kualitas beras dan ketepatan penerima. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama baik jajaran Kementerian Sosial maupun Perum Bulog,” kata Mensos Juliari di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta di Jakarta (2/9).
BACA JUGA: Mensos Juliari Serahkan Empat Unit Kendaraan Operasional ke Kopassus
Program BSB ini akan menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), berupa 15 kg/KPM/bulan selama 3 (tiga) bulan yakni Agustus - Oktober 2020. Pada September disalurkan sebanyak 30 kg untuk alokasi bulan Agustus dan September. Kemudian sebanyak 15 kg disalurkan pada bulan Oktober 2020. Beras yang digunakan sebagai BSB dipasok oleh Perum Bulog.
Ada sejumlah pertimbangan kenapa KPM PKH ditetapkan sebagai pemenerima BSB. Pertama, peserta PKH merupakan keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19. Mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang datanya telah dimutakhirkan.
BACA JUGA: Mensos: 9 Juta KPM Kartu Sembako Non-PKH Terima Bantuan Tunai Rp 500 Ribu
Kedua, dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi.
Ketiga, Program PKH telah memiliki struktur SDM yang baik, sehingga lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program bansos besar. Terakhir, peserta PKH bukan sasaran program Bantuan Sosial Sembako (BSS) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Juliari mengatakan bahwa BSB merupakan wujud konkret sinergitas antarkementerian dan lembaga termasuk Bulog dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dia pun mengapresiasi komitmen Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang akan terus mengawal penyaluran bansos di lapangan dari Sabang sampai Merauke.
“Kemensos menggandeng Bulog dan transporter untuk bersama-sama memberikan bansos kepada KPM PKH, bukan hanya sebagai satu sinergitas yang komplit tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara tengah-tengah masyarakat yang terdampak,” kata Juliari.
Dia berpesan agar jajaran Kemensos dan Perum Bulog mengantisipasi berbagai kejadian teknis di lapangan yang sudah bisa diperkirakan saat ini. Permasalahan Yang seringkali muncul antara lain soal data penerima.
“Mungkin saja nanti ada yang bilang, tetangga saya dapat kok saya tidak. Padahal datanya sudah clean by name by address. Hal ini perlu kita antisipasi sejak awal khususnya transporter dan para petugas Kementerian Sosial maupun dinas sosial, bagaimana memitigasinya, dan membangun komunikasi yang baik,” kata mantan Anggota DPR RI itu.
Di lain pihak, Juliari meminta transporter dan jajaran dinas sosial di daerah mendukung sukses program ini. “Kami mohon kerjasamanya baik dengan transporter maupun dinas sosial di seluruh 514 kabupaten/kota agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menjamin kualitas beras yang akan disalurkan untuk program BSB ini. Jaminan disampaikan setelah Bulog melakukan disposal (pemusnahan) terhadap beras berkualitas rendah. Perum Bulog juga sudah menerapkan teknologi untuk memastikan kualitas beras rice to rice.(*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam