jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah akan meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras kepada 10 juta peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga mengajak seluruh pihak memastikan proses penyaluran bansos beras di lapangan berjalan baik.
BACA JUGA: Info dari Mensos: Bansos Beras Medium Senilai Rp 5,41 Triliun segera Mengucur
Muhadjir mengungkapkan itu saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara di Jakarta, Selasa (1/9).
"Intinya ini suatu langkah yang luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memastikan apa yang sudah dicetak biru itu di lapangan berjalan seperti yang diharapkan," ujar Muhadjir sebagaimana siaran pers Kemenko PMK, Rabu (2/9).
BACA JUGA: Mensos Berharap Bansos Menggairahkan Pariwisata Pulau Dewata
Salah satu tokoh Muhammadiyah itu mewanti-wanti penyaluran bansos beras di lapangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
Oleh karrna itu, pihak yang akan membagikan bansos beras harus memegang data penerima PKH, termasuk memahami karakteristik secara geospasial.
BACA JUGA: Muhadjir Effendy Minta Para Kada Belajar ke Risma, Biar Tahu!
Selain itu, Muhadjir juga punya permintaan kepada Bulog selaku penyedia beras. Menurutnya, Bulog harus memastikan beras simpanannya di gudang benar-benar berkualitas beras medium dan bobot tepat 15 kg.
"Saya mohon juga ada pemetaan yang sudah konkret, tidak masih dalam bentuk rancangan. Berapa armada yang dibutuhkan di masing-masing daerah, termasuk daerah PKH yang sulit diakses," ucap dia.
Sementara Mensos Juliari P Batubara mengatakan, penyelenggaraan program bansos beras untuk PKH akan dilaksanakan selama tiga bulan mulai Agustus sampai Oktober 2020. Menurutnya, alokasi anggaran yang disiapkan untuk program itu cukup besar, yakni lebih dari Rp5 triliun.
"Penyalurannya akan dimulai sekaligus Agustus-September dua bulan yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi. Program ini diluncurkan sesuai arahan Presiden terkait percepatan realisasi anggaran khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tandas Juliari.(ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan