jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meluncurkan dua buku terbarunya pada Minggu (10/9) hari ini.
Kedua buku yang dirilis bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Bamsoet. Buku itu berjudul 'PPHN Menuju Indonesia Emas 2045' dan 'News Maker - Satu Dasawarsa The Politician Senayan'.
BACA JUGA: Bertepatan dengan Ultah ke-61, Ketua MPR Bamsoet Luncurkan 2 Buku Terbaru
Bamsoet menyebutkan buku-buku yang ditulis banyak berisikan kegalauannya.
"Jadi, buku-buku ini suatu pemikiran sebetulnya dari buku ke-31 ini banyak kegalauan yang saya suarakan. Mulai dari skandal Century hingga saat ini," kata Bamsoet saat peluncuran buku di Bengkel Space SCBD, Jakarta, Minggu (10/9).
BACA JUGA: Bamsoet Kembali Meluncurkan Buku ke-31, Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045
Dia menjelaskan kegalauan yang dimaksud ialah saat melihat bangsa Indonesia hingga kini belum memiliki rencana jangka panjang yang mengikat kepala negara.
"Karena kita hanya berdasarkan visi misi presiden sehingga tidak ada kesinambungan pembangunan dan tidak ada pemantapan yang pasti bangsa ini akan dibawa ke mana," lanjutnya.
BACA JUGA: Bamsoet Kutuk Keras Pembunuhan Aktivis Michelle Kurisi Doga oleh KKB Papua
Dia menyebutkan setiap terjadi pergantian presiden, bangsa ini dibawa ke arah yang berbeda dengan sebelumnya.
"Kita sepakat 2045 nanti, kita ingin indonesia ini masuk jadi Indonesia emas dengan manfaatkan bonus demografi yang luar biasa bisa sukses seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain," jelasnya.
Walakin, Bamsoet tidak yakin bangsa Indonesia bisa mencapai itu tanpa rencana jangka panjang yang jelas semua yang disepakati dan dipatuhi oleh pemerintahan berikutnya.
"Kemudian kegalauan berikutnya adalah saya sebagai ketua MPR melihat bahwa bangsa kita, konstitusi kita tidak ada pintu darurat. Tidak ada protokol kalau terjadi sesuatu yang luar biasa di bangsa ini," jelasnya.
Dia mencontohkan tidak ada yang bisa menjamin Pemilu 2024 bisa dilaksanakan sesuai jadwal.
"Tidak ada yang menjamin. Kalau misalnya pemilu besok tidak bisa terlaksana siapa yang bisa memperpanjang? Kalau pemilu tidak dilaksanakan, maka seluruh jabatan hasil pemilu tidak ada. DPR tidak ada apalagi presiden tidak bisa dilantik yang tersisa hanya panglima TNI dan Kapolri," pungkas Bamsoet.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Yakin Peran MPR ke Depan Makin Kuat dalam Mengawal Bangsa dan Negara
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra