jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) meluncurkan aplikasi layanan, Taekwondo Indonesia Integrated System (TIIS) secara nasional di Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Hadir dalam peluncuran Taekwondo Indonesia Integrated System (TIIS) adalah Menpora Zainudin Amali, Ketua KONI Pusat Marciano Norman, Ketua Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI (Purn) H. Thamrin Marzuki dan Sekjen KONI PUSAT Ade Lukman.
BACA JUGA: Menpora Amali Optimistis Para Atlet Taekwondo Berprestasi di SEA Games 2021
Launching aplikasi layanan administrasi dan data terpadu berbasis digital platform yang diperuntukkan untuk seluruh kebutuhan aktivitas taekwondo. Aplikasi program TIIS ini diperuntukkan untuk berbagai kebutuhan.
Aplikasi ini berfungsi sebagai database keanggotaan taekwondo. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana populasi serta perkembangan taekwondo di Indonesia.
BACA JUGA: Kesan Menpora Amali Setelah Dianugerahi Sabuk Hitam Dan VII Kehormatan dari PBTI
Dengan begitu, berbagai sarana kebutuhan yang berguna untuk mengetahui sejauh mana data kuantitatif dan analisis potensi sumber daya, baik atlet, pelatih maupun wasit taekwondo Indonesia.
Selain itu, TIIS juga merupakan sarana untuk mempermudah registrasi dan penilaian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik untuk kegiatan diklat kepelatihan untuk pelatih maupun wasit dan sebagai sarana untuk mempermudah registrasi dan penilaian Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) geup dan UKT DAN.
BACA JUGA: Performa Timnas U-19 Indonesia Turun di Babak Kedua Lawan Thailand, Inilah Penyebabnya
Lebih lanjut, TIIS juga berfungsi sebagai sistem layanan administrasi manajemen dan tata kelola kepengurusan organisasi taekwondo, dari tingkat dojang, Pengkot/ Pengkab, Pengprov sampai dengan Pengurus Besar.
Paling penting, TIIS juga merupakan salah satu sarana untuk mengetahui daftar pemeringkatan atlet, dan sebagai layanan kebutuhan.
Baik dalam pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan taekwondo yang dilaksanakan baik dari level propinsi, nasional maupun internasional.
Uji coba implementasi TIIS dilakukan di empat daerah, yang difasilitasi oleh Pengkab TI Badung, Bali, Pengprov TI Sulawesi Tengah, Pengprov TI Gorontalo dan Pengprov TI Kalimantan Tengah.
Uji coba dilakukan dalam bentuk registrasi dan penilaian di kegiatan Ujian Kenaikan Tingkat Geup.
Menurut Ketua Umum PBTI, program aplikasi yang diberi nama Taekwondo Indonesia Integrated System (TIIS) ini akan memberikan layanan menyeluruh terkait berbagai kegiatan taekwondo.
Dari yang berhubungan dengan tata kelola database keanggotaan (atlet, wasit maupun pelatih), aplikasi mengenai sistem pertandingan serta kegiatan tata kelola administrasi dan keorganisasian lainnya.
“Aplikasi ini sangat bermanfaat dan efektif untuk perkembangan pembinaan dan pengembangan serta manajemen tata kelola organisasi yang modern dari tingkat Dojang (klub) hingga tingkat Pengurus Provinsi dan tingkat nasional di Pengurus Besar,” terang Ketua Umum.
Ketua Umum PBTI juga mengingatkan bahwa, perkembangan teknologi dan informasi di era industri 4.0, di mana digitalisasi komunikasi dan pemanfaatan jaringan teknologi digital informasi dibutuhkan di hampir seluruh bidang kehidupan, termasuk pengelolaan organisasi.
Menanggapi itu Menpora Zainudin Amali mengaku terkesan dengan program yang diluncurkan PBTI ini. Dia berniat untuk memaksa pengurus cabor lain untuk segera menyusul, terutama untuk cabor yang ada di bawah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
“Untuk olimpiade yang terdapat di DBON, itu kan harus menunjukkan prestasi. Cara ini adalah cara bagus, sehingga akan mewajibkan untuk kita bisa selalu pantau,” katanya.
Tidak hanya itu, TIIS juga dianggap bersamaan dengan diterbitkannya UU No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Dengan begitu upaya digitalisasi dapat berjalan.
BACA JUGA: Uang Bintara Polri Hilang Dicuri, Pelaku Ternyata
“TIIS merupakan jawaban Pengurus Besar Taekwondo Indonesia untuk mengembangkan cabang olahraga taekwondo yang berlandaskan pada sistem manajemen tata kelola organisasi yang modern sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan oleh pemerintah, yang merujuk pada UU No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan,” pungkasnya.(dkk/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad