Pengamat Politik dari Indobarometer Muhammad Qodari, dalam menentukan siapa menteri di kabinet kedua ini, Presiden Jokowi harus memilih anak buahnya yang mampu mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi bangsa.
"Saya kira ini wajib memilih menteri yang berkualitas, karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul presiden," ujar Pengamat Politik dari Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya, Sabtu (19/10).
BACA JUGA: Adian Lebih Cocok di DPR atau Jadi Menteri? Bang Emrus Bilang Begini
Tak hanya itu, lanjut dia, Jokowi juga harus mampu memilih menteri yang mengerti masalah kekinian. Misalnya, potensi konflik di wilayah-wilayah rawan gejolak sosial. Seperti di Aceh yang terbilang sensitif benturan.
Paling penting menurut Qodhari adalah masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul. Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan, tetapi lebih kepada intoleransi dan radiklisme.
BACA JUGA: PKS Sebut Partai Pendukung Prabowo-Sandi Bakal Kesulitan Jika Gabung Koalisi Jokowi
"Saya kira ini masalah besar yang harus benar benar diperhatikan," ujarnya.
Kunci dari masalah masalah di atas itu ada di kementerian-kementerian dalam hal ini anak buah Jokowi di Kabinet periode dua. Kabinet Jokowi bisa belajar dari penyelesaian konflik di Aceh sedikit banyak memberi pengalaman empiris.
BACA JUGA: Kisah Heroik Pricilia Menyelamatkan Adiknya Keluar Mobil yang Terbakar di JTTS
Kementerian-kementerian tertentu memiliki peren sentral dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang kerap muncul di kalangan masyarakat. Misalnya di Kemendikbud ada Diknas, ini yang memiliki peran, dalam hal ini memberikan pemahaman agar tidak terjadi permasalahan permasalahan sosial.
Untuk itu peran menteri di periode kedua ini bisa mengatasi persoalan persoalan sosial yang dapat memicu konflik.
Untuk itu, lanjut dia, masalah masalah menjadi pekerja rumah ini diperiode kedua ini bisa diselesaikan melalui pendekatan pendeketan yang baru. "Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini," ujar dia.
Di timur Indonesia masih punya madalah di Papua, di Barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus jadi perhatian serius Jokowi Amin.
Maka menterinya harus kuat, agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi terjadi lagi konflik intolerasi dan radikalisme ini di kemudian hari," ujar dia.
Termasuk, lanjut dia, Jokowi perlu memiliki menteri, yang memiliki kemampuan lobi di level internasional. Salah satunya, seperti konflik yang mencuat di kalangan internasional.
BACA JUGA: Sebelum Kecelakaan Maut di JTTS Terjadi, Ipar Korban Punya Firasat Aneh
"Persoalan Papua, Aceh, yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi saja. Maka pembantu Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, pendekatannya bukan lagi seperti pendekatan yang pertama," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad