JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimungkinkan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan atas terdakwa tanpa harus menunggu salinan petikan putusan dari pengadilan. Sebab, salinan amar putusan sudah cukup sebagai dasar eksekusi.
"Jaksa harusnya tidak perlu menunggu salinan petikan kasasi kalau tujuannya untuk mengeksekusi terpidana. Dengan ekstrak (amar putusan) yang dikirimkan MA, sebenarnya sudah bisa," kata hakim agung Khrisna Harahap saat dihubungi, Senin (26/3).
Diapun menyatakan keheranannya bila kejaksaan masih harus menunggu salinan petikan kasasi dalam pelaksanan eksekusi. Sebab, kata Khrisna menegaskan, yang dibutuhkan untuk eksekusi hanya amar putusan saja.
"Karena amar putusan bisa menjadi dasar utama untuk eksekusi, makanya MA selalu mempercepat pengiriman ekstraknya. Untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus walikota Bekasi, Lampung Timur malah langsung dikirimkan hari itu juga meski hanya lewat faks. Sedangkan kasus lainnya paling lama dua pekan," terangnya.
Dicontohkannya, putusan kasasu atas perkara korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad, juga bisa dieksekusi oleh jaksa KPK meski hanya dengan amar putusan. "Itu contoh nyata dan tidak ada masalah kan hingga saat ini. Jadi tidak perlu beralasan menunggu salinan petikan MA," ucapnya.
Apakah salinan amar putusan yang hanya dikirim via faks bisa dijadikan dasar eksekusi? "Iya bisa dong. Lagipula kalau Kejaksaan masih ragu, kan bisa langsung menanyakan ke MA akan kebenaran faks-nya," ucapnya.
Ditambahkannya, untuk percepatan eksekusi, Kejaksaan harusnya lebih proaktif lagi dengan menanyakan perkembangan kasusnya ke MA. "Jaksanya harus rajin berkonsultasi dengan MA untuk menanyakan perkembangan kasus kasasinya. Jangan hanya menunggu dikirim saja," ujarnya.
Mengenai proses pengiriman salinan petikan kasasi yang terkesan diperlambat, dia membantah ada unsur kesengajaan. "MA tidak akan memperlambat proses penegakan hukum. Hanya saja, salinan petikannya itu butuh koreksi hati-hati karena menyangkut putusan hukum. Kalau ada tiga majelis kasasi, maka ketiganya harus mengoreksi dan yang dikoreksi bukan cuma satu kasus. Di MA ada 10 ribu kasus yang harus kita periksa, jadi bisa dibayangkan butuh berapa lam," bebernya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Bertahan Naikan Harga BBM
Redaktur : Tim Redaksi