jpnn.com, JAKARTA - Sekira 50 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 masih belum bisa menikmati status barunya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Hingga saat ini mereka belum mengantongi NIP (Nomor Induk Pegawai).
Hal ini karena Perpres tentang jabatan PPPK belum terbit. Pemerintah sedang fokus pada isu masalah politik terkait cabinet mendatang.
BACA JUGA: Rakernas Honorer K2, Babak Baru Perjuangan Raih Status PNS
"Mohon maaf kalau soal NIP PPPK belum bisa dibahas. Ini sekarang lagi sibuk dengan urusan kabinet. Mungkin dibahas setelah pemerintahan baru terbentuk," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Rabu (4/9).
Dia menegaskan, saat ini pihaknya hanya menunggu perintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). BKN, prinsipnya siap memproses kapan saja.
BACA JUGA: Puji Tuhan, Pemda Dukung Perjuangan Honorer K2 jadi PNS
Namun, dia memprediksi, MenPAN-RB Syafruddin tidak akan berani mengeluarkan kebijakan strategis dalam waktu dekat ini. Mengingat, jabatannya tidak lama lagi diganti menteri baru.
BACA JUGA: Rakernas Honorer K2, Babak Baru Perjuangan Raih Status PNS
BACA JUGA: Ketum AHN Ogah Ikut Rakernas Perkumpulan Honorer K2 Indonesia
"Ya enggak bisa bikin apa-apa dulu sekarang. Iya kalau menpan-RB baru setuju melanjutkan. Kalau enggak, kan repot. Makanya sekarang cooling down dulu," tuturnya.
Berbeda dengan nasib PPPK tahap I yang belum jelas, untuk rekrutmen CPNS masih terus berproses. Pelaksanaannya tinggal menunggu gong menpan-RB baru. Rencananya kuota yang disiapkan 100 ribu orang.
"Insyaallah untuk rekrutmen CPNS 2019 sudah siap tinggal tunggu gong menpan-RB baru. Kalau PPPK masih belum jelas," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Datang ke Jakarta, Honorer K2 Asal Papua Barat: Kami Butuh Kepastian!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad