jpnn.com, JAKARTA - Sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda sikap dengan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang disetujui jadi UU, direspons oleh Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan.
Dengan nada pembelaan, Taufik mengisyaratkan bahwa partai berlambang matahari terbit yang berada di koalisi pendukung pemerintah, lebih mementingkan aspirasi konstituen dalam menyikapi Perppu Ormas yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Tolak Perppu Ormas, PAN Tetap Dukung Jokowi
"Artinya kami PAN juga memiliki hal yang sangat berkaitan dengan konstituen," ucap Taufik menanggapi sindiran JK di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (1/11).
Dia menegaskan bahwa dalam hal strategis lainnya, partai besutan Amien Rais tidak selalu berseberangan dengan pemerintah. Contohnya menyangkut UU APBN 2018, PAN malah tidak memberikan catatan apa pun karena melihat postur belanja negara sudah ideal untuk pembangunan nasional. Begitu juga dengan Tax Amnesty.
BACA JUGA: Oknum Bisa di Mana Saja, KPK dan Polri Harus Berbenah
"Hanya saja seperti disampaikan ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan konstituen. PAN juga menjadi bagian dinamisasi yang ada di internal, pasti ada hal-hal yang kedekatanlah pada ormas-ormas yang paling tidak terkait ormas keislaman," tutur wakil ketua DPR itu.
Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Yang jelas, katanya, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum, PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR: Oknum Bisa Ada di Pengadilan
"Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, artinya dalam posisi tertentu kita melihat bahwa inilah yang dimaksud kaitan perbedaan maupun pandangan yang terkait dengan kondisi kita mempertimbangkan konstituen yang ada," pungkas Taufik.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik partai koalisi pemerintah yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Seperti halnya dalam pembahasan Peraturan Pengganti Undang-undang Organisasi masyarakat (Perppu ormas) menjadi undang-undang.
Dalam pembahasan UU ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan anggota parpol pendukung pemerintah memiliki sikap yang berbeda dengan menolak Perppu tersebut.
”Tentu kurang etis lah ya. Tetapi itu hak demokrasi masing-masing,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (31/10).
Dia mengungkapkan, terkadang menteri dari partai yang sama dan kader yang ada di fraksi di DPR itu bisa berbeda pendapat. ”Semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja,” ungkap JK. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga NU hingga MUI Minta PAN Dukung Deddy Mizwar
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam