jpnn.com, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta merekrut putra-putri daerah Kalimantan Timur, direkrut untuk mengisi jabatan Deputi di Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Perintah itu disampaikan secara langsung oleh Presiden, kepada Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susanto dalam rapat terbatas yang digelar seusai pelantikannya, pada Kamis (10/3) lalu.
BACA JUGA: Budi Gunawan: IKN Nusantara Dirancang Siap Menghadapi Pandemi Â
Kendati demikian, belum disampaikan secara jelas bagaimana mekanisme melibatkan orang daerah untuk bisa menduduki jabatan deputi.
Apakah merekrut orang daerah yang dimaksud dapat ditunjuk secara langsung, atau mesti dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan tertentu.
BACA JUGA: Giring Berkemah di Titik Nol IKN Nusantara, Hensat Berkomentar, Jleb
Keterlibatan orang dari Benua Etama di dalam Badan Otorita IKN turut disuarakan Gubernur Kaltim Isran Noor. Pernyataan itu disampaikan melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim Syafranuddin saat dikonfirmasi JPNN.com pada Jumat (25/3).
"Gubernur Isran sudah sampaikan itu, perlu ada keterlibatan orang Kaltim. Karena yang lebih mengetahui wilayah Kaltim ini kan tentu orang dari sini," ucap juru bicara Gubernur Kaltim itu.
BACA JUGA: Begini Nasib Kendi Nusantara, Tempat Ritual Jokowi di IKN
Syafranuddin mengatakan masih belum mengetahui teknis, bagaimana Badan Otorita IKN dapat melibatkan putra-putri daerah. Lantaran sejauh ini aturan tersebut masih disusun oleh Kepala Badan Otorita IKN.
"Sejauh ini masih menunggu peraturan dari kepala Badan Otorita IKN dulu. Nanti mereka pasti ada rapat-rapat. Susunan di lembaga Badan Otorita IKN sepenuhnya ditentukan Kepala Otorita," terangnya.
Sejak dilantik, Kepala Otorita IKN Nusantara diminta untuk segera membentuk kedeputian yang akan mengisi Badan Otorita. Struktur lengkap organisasi perangkat akan disusun setelah Perpres Otorita IKN diterbitkan.
Sementara menunggu Perpres terbit, proses rekrutmen orang-orang yang akan menjadi deputi di Badan Otorita IKN Nusantara sudah dapat dilakukan. Di dalam Badan Otorita IKN akan ada beberapa deputi, yang mengurus investasi, pembangunan dan komunikasi.
"Deputi itu nanti ada macam-macam bidang. Karena Badan Otorita ini setingkat menteri. Nanti kebutuhan struktur akan dibahas juga oleh Kemenpan RB dahulu. Mereka akan menyusun terkait kepegawaian dan struktur organisasi dan tata kerjanya," jelasnya.
Kendati petunjuk teknis belum selesai, tetapi Syafranuddin menduga kemungkinan besar posisi deputi diisi oleh orang-orang dari ASN golongan eselon I setingkat Jenderal di Kementrian.
"Kalau statusnya harus PNS (Pegawai Negeri Sipil), apa ya bisa mengambil tenaga PNS dari Pemprov atau Pemkab. Kalau PNS, berarti peluang warga kaltim untuk isi jabatan itu tentu sangat sedikit," ucapnya.
Peluang orang Kaltim berada di dalam Badan Otorita IKN akan sedikit, karena untuk ASN golongan eselon I yang ada di Kaltim hanya ada satu orang dan menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
"Karena Eselon I memang hanya berapa saja di Kaltim, bahkan tidak ada. Untuk tingkat kabupaten/kota saja yang paling tinggi Eselon II, 2A yang paling tinggi. Untuk tingkat ini jabat sekda. Sementara Sekda Provinsi itu Eselon I 1B. Jadi bagaimana mau diisi," ucapnya.
Kendati demikian, Gubernur Kaltim hanya menunggu aturan yang akan dibuat Badan Otorita IKN mengenai perekrutan orang-orang daerah mengisi jabatan deputi.
"Kalau Gubernur atau Pemerintah Provinsi diminta usulkan ya bisa saja. Tetapi yang saya tahu, karena setingkat menteri, jabatan Deputi itu sekelas Jendral di Kementrian dan itu tingkatnya Eselon I, tidak gampang untuk duduk di posisi itu," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, saat agenda kemah Presiden Jokowi di titik Nol IKN Nusantara, Gubernur Isran sempat melangsungkan pertemuan dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Namun belum ada kesempatan membahas mengenai perekrutan orang-orang daerah sebagai deputi.
"Belum, karena waktu itu masih pertemuan singkat saja. Belum ada pembahasan yang lebar terkait badan otorita. Karena hanya beberapa menit saja, ada kegiatan presiden," ucap pria yang akrab disapa Ivan tersebut.
"Lagi-lagi kita harus melihat aturannya dulu, apakah harus PNS, atau bisa menunjukan langsung. Tapi mengingat Badan Otorita ini setingkat menteri, maka Deputi harus pegawai negeri sipil, karena struktural," pungkasnya. (mcr14/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Giring PSI Berkemah di Titik Nol IKN Nusantara, Lihat Gaya Rambutnya
Redaktur : Adil
Reporter : Arditya Abdul Aziz