Mabes Bentuk Tim Khusus Buru Empat Napi Teroris

     
"Dari apel, jumlah penghuni saat ini 2.373. Tidak termasuk 11 orang di RS Bina Kasih dan 1 dipinjam instansi penegak hukum untnuk pengembangan kasus," kata Humas Ditjen PAS Akbar Hadi Prabowo, (14/7). Dengan demikian, terdapat 110 orang napi dan tahanan yang melarikan diri ketika terjadi kerusuhan.

Untuk mengatasi kekurangan air akibat gangguan listrik yang diduga memicu keributan, lapas telah menyediakan 10 mobil tangki air PDAM. Ribuan liter air telah didistribusikan ke seluruh blok hunian napi dan tahanan.

Pasokan listrik memang masih menjadi masalah, karena wilayah Tanjung Gusta masih sering padam. Untuk mengatasi itu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melaporkan kepada gubernur Sumatera Utara dan PLN agar bisa segera diatasi.

Terkait narapidana yang melarikan diri, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie menyatakan hingga semalam ada 98 narapidana yang kembali ke Lapas. Dua puluh napi menyerahkan diri ke tiga lapas. Sisanya diringkus polisi dan sipir Lapas Tanjung Gusta.

Ronny juga merevisi jumlah napi yang kabur. Setelah didata ulang, total napi yang kabur mencapai 218 orang. Artinya, masih ada 110 napi yang berkeliaran di luar lapas termasuk empat napi teroris. "Kami harap makin banyak narapidana yang sukarela menyerahkan diri," ujar Ronny kemarin.

Untuk empat napi teroris, Mabes Polri memberi perhatian khusus dengan membentuk tim khusus untuk membekuk empat dari total 14 orang narapidana kasus terorisme penghuni Tanjung Gusta yang kabur dalam kerusuhan. Empat narapidana terorisme yang kabur tergolong narapidana kelas berat.

Fadli Sadama yang menjadi otak perampokan Bank CIMB Niaga Medan divonis 11 tahun penjara. Lalu ada Agus Sunyoto (6 tahun), Nibras (6 tahun), dan Abdul Gani Siregar (10 tahun). "Saat ini seluruh jajaran Polda Sumut masih melakukan razia di perbatasan antar polres dan provinsi," lanjut mantan Kapolwiltabes Surabaya itu. razia perbatasan diperkuat di Langkat, karena disinyalir banyak digunakan napi untuk kabur ke Aceh.

Sementara itu, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta dimanfaatkan DPR untuk melakukan upaya politik. Sejumlah anggota Komisi III DPR mendorong Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dicopot dari jabatannya. Denny adalah orang yang bersikukuh menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang membatasi remisi bagi narapidana kasus korupsi.

"Keterlambatan informasi sampai ke presiden, termasuk terjadinya kerusuhan di LP Tanjung Gusta, karena keberadaan matahari kembar. Presiden perlu segera mengakhiri dua matahari kembar di kemenkumham dengan mencopot wamenkumham Denny Indrayana," tegas Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani di Jakarta kemarin (14/7).

Dengan mencopot Denny, PPP yakin kinerja kementerian yang dianggapnya sudah on the track akan lebih fokus dan terarah. "Sungguh ironi, Presiden SBY baru mendapat laporan 10 jam setelah peristiwa kerusuhan di LP Tanjung Gusta oleh kementrian. Menurut saya, ada yang bermasalah di internal Kementerian Hukum dan HAM yang harus segera diatasi," tegas Yani.

Komisi III DPR juga menilai Denny memberi informasi keliru pada presiden terkait PP No 12/2012. Yani menganggap PP tersebut terkait remisi, pembebasan bersyarat, dan sejenisnya, merupakan alat mujarab bagi para napi supaya berkelakuan baik di Lapas.

Yani juga mencibir frekuensi inspeksi mendadak (sidak) ke lapas yang dilakukan Kemenkumham. Seharusnya, menurut dia, sidak selama dua kali saja telah bisa untuk mengetahui pokok masalah di Lapas. "Pertanyaan mengapa hingga muncul peristiwa di LP Tanjung Agusta" Jadi sidak selama ini hanya bermotif untuk pencitraan Denny Indrayana saja?" sindirnya.

Terpisah, Wamen Denny Indrayana menanggapi dingin komentar parlemen terhadap dirinya termasuk desakan untuk mundur. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menerima desakan itu karena Denny merasa perjuangannya masih panjang. "Untuk melawan korupsi, narkoba, teroris, dan mafia lainnnya, pilihannya hanya satu, terus maju, pantang menyerah," ujarnya.

Seperti diketahui, paska kejadian Tanjung Gusta, Denny Indrayana memang menjadi sasaran caci maki. Banyak pihak, termasuk anggota Komisi III, Trimedya Panjaitan yang menyebut Denny tidak bekerja maksimal. Berbagai sidak yang dilakukan selama ini dinilai hanya pencitraan karena berbagai polemik di Lapas tetap muncul.

Lebih lanjut Denny Indrayana menjelaskan, kalau menyerah sekarang berarti dirinya kalah melawan korupsi dan mafia. Meski untuk itu dia harus menerima banyak cercaan. Denny mengaku ikhlas menghadapi berbagai resiko. "Haram bagi kita, bagi Indonesia, untuk menyerah," tegasnya. (dyn/dim/byu)