jpnn.com - JAKARTA - Pengangkatan Brigjen Raja Erizman sebagai Kepala Divisi Hukum Polri menuai reaksi beragam. Pasalnya, Raja pernah dibawa ke sidang etik dan profesi pada 2011 terkait penanganan kasus Gayus Tambunan.
Raja, sebagaimana tudingan mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji, pernah membuka blokir rekening berisi dana Rp 25 miliar milik Gayus. Namun, mantan Direktur Tindak Pindana kini ia mendapat promosi jabatan di level jenderal bintang dua. Namun, Mabes Polri mengganggap wajar penunjukan Raja sebagai Kadivkum Polri.
BACA JUGA: Ki Kusumo: Ritual Penggandaan Uang Memang Ada, tapi Dimas Kanjeng...
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kasus yang menimpa Raja pada 2009-2010 itu telah dinyatakan selesai. "Artinya, tidak mungkin persoalan itu berlarut-larut kemudian tanpa akhir," kata Boy di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, di Jakarta Selatan, Kamis (6/10).
Mantan Kapolda Banten itu menambahkan, setiap penghukuman itu ada batas waktunya. Raja juga sudah direhabilitasi.
BACA JUGA: Kekerasan Bukan Jalan Efektif Cegah Terorisme
"Jadi dianggap telah menjalani hukuman administrasi dan sanksi yang disampaikan melalui sidang kode etik," paparnya.
Karenanya Boy menegaskan, setelah masa hukuman selesai maka yang bersangkutan punya hak kembali untuk mendapatkan semacam promosi. "Jadi bukan seumur hidup hukuman itu berlaku," tegasnya.
BACA JUGA: Best of The Best, Polri Kirim Tiga Calon buat Ajudan Jokowi
"Ada masa waktu dan ada tahap-tahap rehabilitasi yang telah dilakukan pada yang bersangkutan," timpal jenderal bintang dua itu.
Raja sebelumnya menjabat Kasespimma Sespim Polri. Dia digantikan Brigjen Ike Edwin yang sebelumnya menjabat Kapolda Lampung.
Mutasi itu tertuang dalam surat telegram rahasia nomor: ST/2434/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani Wakapolri atas nama Kapolri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkilfi Ajak Mahasiswa Rajin Meriset Iptek
Redaktur : Tim Redaksi