JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menyayangkan adanya penembakan terhadap dua warga oleh TNI AU. Peristiwa itu diawali adanya bentrok di RT 32 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang atas tanah yang berstatus kuo.
Bentrokan tersebut memakan korban dua warga yakni Agung Prasetyo (20) tertembak di bahu atas sebelah kiri dan Mirud (19) tertembak di bahu sebelah kiri atas tembus ke bahu sebelah kanan, yang diduga ditembak pada posisi miring oleh oknum aparat TNI AU.
Mahfudz mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI terkait peristiwa itu. "Pihak TNI sedang kirim tim investigasi ke Palembang," ujar Mahfudz kepada JPNN, Kamis (25/4).
Selanjutnya mengingat banyaknya masalah-masalah menyangkut lahan milik TNI yang ada konflik kepentingan dengan warga, maka perlu dilakukan inventarisasi persoalan dan dirumuskan solusi secara komprehensif.
Komisi I DPR yang membidangi pertahanan akan melakukan pemanggilan terhadap panglima TNI pada masa sidang depan. "Nanti Komisi I DPR akan membahas hal itu dengan panglima," ucap Mahfudz.
Dia menjelaskan, Panglima TNI harus mengeluarkan instruksi mengenai penanganan konflik lahan TNI. "Sementara inventarisasi masalah dan solusinya dirumuskan, sebaiknya panglima TNI mengeluarkan instruksi soal prosedur penanganan kasus-kasus konflik lahan TNI," ucapnya.
Sementara itu terkait kasus tertembaknya warga, Mahfudz berpendapat, jika dari hasil penyelidikan ada pihak-pihak TNI maupun warga yang bersalah, mereka harus segera diproses secara hukum. (gil/jpnn)
Bentrokan tersebut memakan korban dua warga yakni Agung Prasetyo (20) tertembak di bahu atas sebelah kiri dan Mirud (19) tertembak di bahu sebelah kiri atas tembus ke bahu sebelah kanan, yang diduga ditembak pada posisi miring oleh oknum aparat TNI AU.
Mahfudz mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI terkait peristiwa itu. "Pihak TNI sedang kirim tim investigasi ke Palembang," ujar Mahfudz kepada JPNN, Kamis (25/4).
Selanjutnya mengingat banyaknya masalah-masalah menyangkut lahan milik TNI yang ada konflik kepentingan dengan warga, maka perlu dilakukan inventarisasi persoalan dan dirumuskan solusi secara komprehensif.
Komisi I DPR yang membidangi pertahanan akan melakukan pemanggilan terhadap panglima TNI pada masa sidang depan. "Nanti Komisi I DPR akan membahas hal itu dengan panglima," ucap Mahfudz.
Dia menjelaskan, Panglima TNI harus mengeluarkan instruksi mengenai penanganan konflik lahan TNI. "Sementara inventarisasi masalah dan solusinya dirumuskan, sebaiknya panglima TNI mengeluarkan instruksi soal prosedur penanganan kasus-kasus konflik lahan TNI," ucapnya.
Sementara itu terkait kasus tertembaknya warga, Mahfudz berpendapat, jika dari hasil penyelidikan ada pihak-pihak TNI maupun warga yang bersalah, mereka harus segera diproses secara hukum. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antasari: Saya Tak Merasakan Keadilan
Redaktur : Tim Redaksi