JAKARTA -- Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diprediksi bakal memberikan peluang bagi para mafia BBM untuk mengeruk keuntungan. Di sisi lain, para pengusaha Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) bakal semakin pening.
Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani Hilman menyatakan, selama ini saja pemerintah tidak mampu mengatasi para mafia BBM.
"Pengusaha (SPBU) yang mendapatkan margin dari BBM bersubsidi pas-pasan akan makin mengalami kemunduran. Akibatnya pelayanan kepada rakyat tentunya akan terabaikan. Belum lagi mengatasi para mafia BBM yang hingga kini tidak ditangani dengan serius. Masih saja dimana-mana terjadi kebocoran," terang Dewi Aryani kepada JPNN, kemarin (8/1).
Seperti diberitakan, pada 2013 pemerintah berencana menghapus penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Konsekuensinya, pengusaha SPBU harus membangun tangki dan fasilitas khusus BBM nonsubsidi.Penasehat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumut, Datmen Ginting, menyebutkan, minimal butuh Rp600 juta untuk membangun tangki khusus ini.
Menurut Datmen Ginting, bila kebijakan ini diberlakukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain karena harga BBM nonsubsidi yang mahal dan stok yang tidak tersedia di semua SPBU, BBM bersubsidi masih tetap beredar di masyarakat. BBM bersubsidi yang khusus diperuntukkan bagi angkutan dan jasa, sangat mungkin diselewengkan oknum tertentu dan dijual ke pemilik mobil pribadi dengan harga yang sedikit lebih mahal.
Dewi menyebut, penyelewengan dalam skala besar bakal dilakukan mafia BBM. Kekhawatiran ini, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, didasarkan pada kinerja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang masih buruk.
"Peran BPH Migas yang seharusnya menjalankan fungsi distribusi dan pengawasan saya lihat belum maksimal. Komite BPH Migas yang baru belum mulai bekerja sementara BPH yang lama meninggalkan banyak masalah yang tidak teratasi," ujar kandidat Doktor Administrasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI) itu.
Menurut Dewi, pemerintah tidak menghitung secara cermat resiko-resiko yang akan muncul dari kebijakan ini. Padahal, ujung-ujungnya rakyat yang akan menjadi korban kebijakan serampangan.
"Kearifan pemerintah saat ini ibarat barang langka, makin dibutuhkan makin nggak bisa didapat. Lagi-lagi rakyat sebagai korban, yang seharusnya rakyatlah yang harusnya diprioritaskan mendapatkan pelayanan. Birokrasi yang melayani belum terwujud di negeri tercinta ini," ujar perempuan yang juga Duta Gerakan Birokrasi Bersih itu. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Lebak Kesulitan Pasarkan Ternaknya
Redaktur : Tim Redaksi