KENDARI - Cukup mencengangkan. Pengusaha di Sultra ternyata ramai-ramai menyedot solar subsidi. Tak main-main, tahun 2011 sudah mencapai 41.917 Kl. Data yang dilansir anggota DPD, Abd Jabar Toba itu diperoleh di beberapa lembaga pemerintah.
Menurut dia, di Depot Pertamina Kendari penggunaan solar industri tahun 2011 sebanyak 94.883 KL. Kemudian data di Dinas ESDM Sultra jumlah lembaga yang sesuai izin menggunakan solar 76 usaha, walaupun di Pertamina data yang ada tinggal 40 usaha. Data di Dinas ESDM juga menyebutkan penggunaan minimal masing-masing usaha per bulan 5 ribu ton. Estimasinya sebanyak 76 usaha dikalikan 5 ribu ton itu bisa menyerap solar industri seharusnya 136.800 Kl dalam setahun. Berdasarkan total penggunaan solar industri di Pertamina ada selisih 41.917 Kl solar yang diambil bukan dari solar industri.
"Saya menduga solar tersebut diambil dari solar subsidi, karena sudah jelas penyaluran solar subsidi di Sultra tinggi sekali. Peningkatannya mencapai 80 persen dan sangat tidak wajar. Kemungkinan 36 perusahaan yang tidak terdaftar di Depot Pertamina itulah yang menyerap solar subsidi," terangnya.
Dari estimasi, uang pemerintah yang diambil pengusaha melalui solar subsidi sacapi Rp 2 triliun lebih. "Itu dana yang seharusnya difasilitasikan untuk masyarakat bawah, bukan pihak pengusaha yang seharusnya tidak dibiayai pemerintah. Ini jelas merugikan pemerintah," paparnya.
Berbeda di daerah lain, misalnya Sumatra atau Kalimantan, antrian solar terjadi karena bukan membeli solar subsidi, melainkan industri. Bahkan data dari Pertamina terdekat, jumlah konsumsi solar industri dan data pengusaha tambangnya seimbang. "Dari kunjugan dan survei yang saya lakukan hanya Sultra yang terjadi seperti ini. Sudah jelas di Sultra ada mafia penggunaan solar. Saya apresiasi Direskrim Polda Sultra atas keinginannya yang akan memberantas mafia solar ini, semoga benar-benar terwujud," katanya.
Tapi Jabar menyayangkan penanganan kelangkaan solar di Sultra yang dinilai lamban. Fenomena antrian solar sudah terjadi dari beberapa bulan lalu, tapi belum juga menemui titik temu. Seharusnya pemerintah bersama pihak terkait peduli dan bersama-sama menyelesaikan kelangkaan solar.
"Tapi buktinya belum juga tuntas. Saya harap kepolisan menindak tegas siapapun oknum pelakunya. Saya sendiri akan membawa permasalahan ini ke pusat," kata pria yang pernah menjabat sebagai pembantu rektor di Universitas Muhammadiyah Kendari ini.
Kelangkaan solar versi Jabar Toba akan berimplikasi pada sektor lain. Misalnya petani di Kolaka sudah sulit memperoleh solar. Mereka harus memberli solar subsidi. Hal tersebut akan menghambat sektor pertanian dan menyebabkan musim panen yang berganti. Demikian di sektor nelayan, karena tidak memperoleh solar, beberapa hari mereka tidak melaut.(lis/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SPBU Terpaksa Bangun Tangki BBM Nonsubsidi
Redaktur : Tim Redaksi