jpnn.com - JAKARTA - Figur mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampaknya, memiliki daya tarik cukup kuat di mata komite konvensi calon presiden Partai Demokrat.
Saat beberapa nama sudah mengikuti tahap wawancara awal (presession), kemarin (27/8) utusan dari komite menemui ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu untuk menanyakan kesediaan mengikuti konvensi.
BACA JUGA: Remisi Sudah jadi Komoditi, Percuma Ributkan PP
Wakil komite yang menemui JK di kediaman pribadinya adalah Ketua Komite Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Komite Taufiqurrahman Ruki. Pertemuan mereka dengan JK berlangsung sekitar pukul 19.30 hingga 20.30 dan berlangsung tertutup.
BACA JUGA: Menlu Kecam Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Sekretaris Komite Konvensi Suaedy Marasabesy membenarkan bahwa Maftuh dan Ruki hendak meminta kepastian dari JK sebagai salah seorang peserta konvensi. "Kami menanyakan kesediaan beliau untuk ikut. Golkar kan sudah menyerahkan (keputusan) kepada beliau," katanya.
Hingga dimulainya tahap prakonvensi, JK memang belum memberikan kepastian kesediaan menjadi salah seorang peserta penjaringan capres itu. Informasi yang dihimpun menyebutkan, JK masih mempertimbangkan ikut tidaknya dalam konvensi capres hingga 30 Agustus.
BACA JUGA: KNPI Sulut Dukung Sinyo Sarundajang Ikut Konvensi
Penyebabnya, ada beberapa persyaratan yang masih harus dipikirkan oleh JK. Misalnya, terkait dengan keanggotaannya di Partai Golkar. JK memang merupakan politikus senior di partai berlambang pohon beringin itu dan pernah menjabat ketua umum.
Sementara itu, kemarin komite melakukan tahap perkenalan dan pendalaman dengan empat tokoh yang diundang mengikuti konvensi. Mereka adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman, dan Ketua DPD Irman Gusman. Dubes RI untuk Amerika Dino Patti Djalal sudah lebih dulu menjalani wawancara pada akhir pekan lalu.
"Besok (hari ini, Red), rencananya ada tujuh atau delapan yang akan mengikuti wawancara," ujar Juru Bicara Komite Konvensi Rully Charis. Dia tidak menyebut tujuh atau delapan nama tersebut. Hanya dua tokoh yang disebutnya, yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
Rully menjelaskan, masa prakonvensi tersebut merupakan perkenalan terhadap para bakal calon peserta konvensi. "Yang mau digali itu kekuatan mereka, mindset yang bersangkutan sebagai seorang negarawan. Itu bisa dilihat dari berbagai aspek," terangnya.
Rencananya, pengumuman dan penetapan peserta konvensi akan dilakukan pada 30 Agustus mendatang. Selanjutnya, komite akan membuat sebuah acara yang akan mempertemukan para peserta konvensi dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara itu, empat tokoh yang mengikuti tahap prakonvensi menyatakan kesiapannya mengikuti proses konvensi. Anies Baswedan, misalnya, menyebut konvensi yang dilakukan Partai Demokrat sebagai hal yang positif dan perlu dilakukan oleh partai-partai lain.
"Saya melihat ini sebagai panggilan dan tanggung jawab. Ini kehormatan, bukan soal cita-cita menjadi presiden. Ini soal melunasi janji kemerdekaan melindungi, mencerdaskan, dan membuat keadilan," ujar cucu A.R. Baswedan, menteri penerangan pertama Indonesia.
Dalam pertemuan selama satu jam dengan komite, Anies banyak berdiskusi tentang tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.
Endriartono menyampaikan gagasannya terkait dengan kondisi riil bangsa Indonesia yang masih banyak melakukan impor, misalnya beras. Padahal, menurut dia, Indonesia merupakan negara agraris yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
Begitu juga potensi minyak bumi dan gas alam yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik untuk kepentingan rakyat. "Memang tidak naif jika sudah ada capaian positif. Tapi, dengan reformasi yang sudah 15 tahun ini, rasanya masih ada yang perlu diperbaiki," katanya.
Irman Gusman menjadi calon peserta konvensi yang terakhir menjalani wawancara kemarin. Dia menyatakan tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi komite konvensi, selain menceritakan kegiatannya sehari-hari sebagai ketua DPD RI.
Sebagai ketua DPD, kata Irman, dirinya banyak mengunjungi berbagai daerah dan melihat persoalan daerah. "Maka, tidak ada hal khusus yang saya persiapkan, saya hanya akan menyampaikan apa yang saya kerjakan selama ini dan pemikiran-pemikiran yang saya miliki untuk mengatasi persoalan di daerah," kata Irman dalam keterangan tertulisnya.
Meski begitu, dia mengharapkan, Partai Demokrat memiliki pandangan yang sama dengan dirinya mengenai idealisme nilai-nilai pembangunan. Prinsip ekonomi kerakyatan adalah salah satu idealisme yang dipegangnya dalam menyusun konsep pembangunan bangsa yang bertujuan menyejahterakan rakyat.
"Tentunya, ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada kepentingan daerah, bukan pembangunan sentralistik yang jauh dari prinsip ekonomi merata dan berkeadilan," ujarnya. (fal/c1/tom)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dicopot NasDem Endriartono Pasrah
Redaktur : Tim Redaksi