MEDAN- Puluhan mahasiswa dari Komunitas Mahasiswa Pecinta Budaya Batak (KMPBB) mendesak DPRD Sumut menyampaikan sikap tertulis kepada Pemerintah Pusat terkait adanya klaim kebudayaan tor-tor oleh Malaysia.
Iring-iringan massa yang mendatangi gedung DPRD Sumut, Rabu (20/6) itu terhenti di depan pagarnya saja, karena sejumlah security langsung menutup pagar. Walaupun di luar halaman DPRD Sumut, massa terus menyampaikan orasinya.
"Kami mahasiswa Indonesia, khususnya suku Batak mengecam keras ada klaim kebudayaan batak oleh negara lain. Karena kami tahu jauh sebelum ada negara yang bernama Malaysia, nenek moyang kami sudah menari tor-tor," kata Kristian dalam orasinya pada aksi tersebut di Jalan Imam Bonjol di depan Gedung DPRD Sumut.
Tak hanya itu, KMPBB juga menyatakan sikap tertulisnya dalam spanduk berlatar warna merah, KMPBB mengecam tindakan Malaysia yang sudah berulangkali membuat marah bangsa Indonesia.
Selain itu, dalam spanduk tersebut juga tertulis Presiden SBY jangan mau jadi budak negara lain dan harus bertanggungjawab atas munculnya klaim-klaim kebudayaan asli Indonesia oleh Malaysia
"Kalau memang pemerintah tidak mau menentang klaim Malaysia itu, kami mahasiswa batak siap bertumpah darah mempertahankan warisan leluhur kami," tegasnya.
Aksi yang dilakukan sejak pukul 13.00 WIB itu sempat menarik perhatian pengemudi kendaraan yang melintas di Jalan Imam Bonjol. Pasalnya, massa mulai kecewa tanpa ada anggota DPRD Sumut yang hadir memblokir jalan, tanpa ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas.
Menanggapi permintaan massa itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri menegaskan DPRD Sumut dalam sikapnya menentang segala bentuk klaim kebudayaan Indonesia oleh pihak manapun, termasuk klaim tor-tor oleh Malaysia. Karena itu, DPRD Sumut segera menyurati Pemerintah Pusat untuk menyampaikan penolakan klaim kebudayaan itu oleh negara lain.
"Sikap DPRD Sumut sama dengan sikap mahasiswa. Kami sudah menyiapkan surat yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Saya tegaskan, kami tidak bisa terima ada klaim kebudayaan Indonesia oleh pihak manapun dan alasan apapun," sebutnya. (ril)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabid Propam Polda Papua Terjebak di Lokasi Perang Warga
Redaktur : Tim Redaksi