jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa memberikan tenggat waktu hingga 14 Oktober 2019 kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, untuk mengadakan jajak pendapat dan mengeluarkan pernyataan soal penerbitan Perppu KPK. Bila tidak terealisasi, mereka akan kembali turun ke jalan dalam jumlah lebih besar.
Hal itu disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah, usai bertemu Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Kamis kemarin (3/10).
BACA JUGA: Mahasiswa Demo Lagi, Jokowi: Yang Penting Jangan Anarkistis
Dia datang bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus swasta seperti Universitas Trisakti, Ukrida, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Bakrie.
Bagaimana Istana merespons tenggat waktu yang diberikan mahasiswa tersebut? "Ya semua nanti kan akan dikalkulasi. Terus juga kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknyalah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/10).
BACA JUGA: Perppu KPK Berpotensi Mengadu Domba Masyarakat
Veteran kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini menegaskan bahwa istana tidak menutup diri. Mahasiswa ingin bersikusi juga didengar dan ditampung aspirasinya.
"Saya juga memberikan pemahaman bahwa dalam bernegara ini bukan hanya mahasiswa saja yang didengar, semuanya juga didengar oleh Presiden. Presiden juga membuka pintu istana seluas-luasnya, semuanya didengarkan dengan baik," tuturnya.
Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini berharap setiap warga negara bijak dalam menyikapi semua keputusan yang dibuat. Pemerintah juga sadar apa yang diputuskan tidak bisa memuaskan semua orang.
"Karena keputusan itu seperti simalakama, enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam