jpnn.com - JAKARTA – Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan, Senin (29/8). Mereka meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah yang membelit salah satu kampus swasta top Indonesia itu.
“Harapan kami penyelesaiannya sesuai dengan sejarah yang ada, di mana dulu Trisakti pada awalnya didirikan oleh pemerintah, baru kemudian berdiri yayasan, sehingga jika hendak di-negeri-kan ya segera di-negeri-kan,” ujar Ketua Kongres Universitas Trisakti, M. Fadlan di sela-sela apel akbar mahasiswa Usakti di Universitas Trisakti.
BACA JUGA: 88 Ribu Orang Ikut UN Perbaikan
Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah segera melaksanakan forum yang melibatkan berbagai pihak guna mencari penyelesaian terhadap konflik ini sesuai yang disepakati oleh Menristek pada Rabu (24/8) lalu.
Di antaranya Universitas Trisakti, Yayasan Trisakti, mahasiswa, Komnas HAM, Menkumham, Menkeu, Komisi X DPR RI dan Menristek Dikti.
BACA JUGA: Menurut Mendikbud, Guru yang Baik Adalah...
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Usakti Abdul Kader berharap agar forum tersebut segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Sehingga dari forum tersebut dapat dihasilkan kesepakatan yang tidak hanya normatif, namun juga disepakati oleh semua pihak, sehingga konflik dapat berakhir di forum tersebut,” ujarnya.
BACA JUGA: TPG Dipotong, Suami Ashanty Usul Dibentuk Panja Data Guru
Jika forum belum terealisasi, sambung Kader, pihaknya akan terus mendesak pemerintah hingga keinginan itu terpenuhi.
“Karena jika terus seperti ini kami khawatir kondisi kampus menjadi tidak kondunsif. Apalagi sebentar lagi akan ada teman-teman kami yang diwisuda dan dibagikan ijazah pada Oktober,” tegasnya.
Di sisi lain, Komnas HAM memberi atensi pada persoalan internal di Universitas Trisakti. Komisioner Komnas HAM Nur Kholis telah meninjau kampus Usakti dan berdialog dengan para pimpinan dan mahasiswa.
Dia juga melihat beberapa barang bukti terkait kericuhan beberapa waktu lalu.
Nur Kholis mengatakan, sebenarnya persoalan Usakti menjadi urusan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) yang kini dipimpin Muhammad Nasir.
Namun, kata Nurkholis, kini ada kecenderungan bahwa M Nasir memihak salah satu kubu yang bersengketa di Usakti.
Seperti diketahui, M. Nasir beberapa waktu yang lalu sempat menghadiri pelantikan rektor versi Yayasan yang diangkat secara sepihak oleh Yayasan Trisakti tanpa melalui prosedur yang benar.
Selain itu, ia juga terlihat memaksakan agar rektor yang ditolak oleh seluruh civitas akademika Usakti tersebut dapat diterima. Caranya dengan menyandera pangkalan data Perguruan Tinggi Usakti sehingga proses belajar mengajar pun menjadi terganggu.
Karenanya Nur Kholis mengharapkan Menristekdikti M Nasir agar tidak berpihak dulu.
“Sehingga kami mohon sikap legowo kepada Pak Menteri agar Komnas Ham dan Kumham yang membantu menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya tanggung jawab Pak Menteri Dikti ini,” ujar peraih gelar master dari Sung Kong Hoe University, Korea Selatan itu.
Nur Kholis mengatakan, Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk memediasi persoalan Usakti. Nantinya, akan ada pertemuan antarpihak yang bersengketa di Usakti dengan Komnas HAM dan Menkumham sebagai mediator. “Tinggal menyesuaikan waktunya Pak Menkumham,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kemelut di Usakti belum selesai meski segenap civitas akademika mendeklarasikan keinginan kembali ke negara dengan cara perubahan status menjadi PTN pada 2012 lalu.
Puncaknya adalah masuknya ratusan preman yang dikirimkan oleh Yayasan Trisakti ke dalam kampus. Tujuannya ialah untuk mengambil alih kampus dan memasukan Rerktor versi yayasan. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Daerah dengan Peserta UNP SMA 2016 Terbanyak
Redaktur : Tim Redaksi