jpnn.com - SERANG - Puluhan mahasiswa dari sembilan organisai yang menamakan diri Aliansi Penegak Demokrasi Untuk Rakyat (Pendobrak) Banten mendesak Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mundur dari jabatannya.
Desakan itu karena mantan aktor Si Doel Anak Sekolah itu dianggap tidak bisa bekerja dan memperbaiki Banten ke arah yang lebih baik.
BACA JUGA: Nasabah Pegadaian Ramai Tebus Emas
”Kalau banyak pihak berharap besar kepada Rano untuk memperbaiki Banten kami menyatakan Rano tidak bisa bekerja. Tidak bisa menyelamatkan APBD Banten. Buktinya sudah hingga hari ini (triwulan ketiga tahun ini,red) serapan APBD Banten mandeg. Belum lagi LHP BPK tahun 2013 yang mendapat predikat under disclaimer dengan temuan ratusan miliar belum jelas progres penyelesaiannya, ”teriak Koordinator Aksi, Muchtar Ansori Attijani, Kamis (17/7).
Tak hanya itu, selain tidak bisa menyelamatkan APBD Banten, Muchtar juga menuding Rano Karno tak bisa dilepaskan dari keterlibatannya terhadap “perampokan” APBD di provinsi ini.
BACA JUGA: Kelelahan, Wali Kota Makassar Diinfus
"Sebagaimana fakta pengadilan, Bendahara Pribadi Wawan, Yayah Rodiah mengatakan ada aliran dari perusahaan milik Wawan ke Rano Karno sebesar Rp1,28 miliar, “ ungkapnya
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhadi, mengakui masih banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) hingga memasuki minggu kedua bulan Juli masih rendah, terutama DBMTR. ”Untuk masalah itu (proyek pembangunan) adanya di ULP (unit layanan pengadaan), masalahnya sebagian diproses pengadaan, “ kata Muhadi.
BACA JUGA: Mudik Gunakan Kendaraan Dinas Disanksi Turun Pangkat
Muhadi menjelaskan, selaku pejabat yang memiliki tugas memantau dan memonitoring seluruh SKPD, dirinya telah memanggil DBMTR dan memintai penjelasan apa saja kendala dihadapi serta jalan keluarnya.
”Kita sudah undang SKPD yang pengadaannya banyak, kita juga undang ULP. Kita harapkan, kedepan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (bud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disperindag Bogor Sita Ribuan Telur Busuk
Redaktur : Tim Redaksi