jpnn.com, JAKARTA - Tantangan globalisasi menuntut pemerintah segera bergerak meningkatkan pembangunan.
Salah satunya dengan menggenjot pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang bertumpu pada mahasiswa.
BACA JUGA: Dana Desa Tak Transparan, Kades Didemo Warga
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Pemerintahan Jokowi-JK kini tengah membangun generasi emas dengan menyiapkan SDM yang unggul.
Bila tak segera menyiapkan SDM unggul, Indonesia bakal kembali terjajah.
BACA JUGA: Alokasi Dana Desa 2018 Diubah, Daerah Miskin Dapat Banyak
"Amerika saat ini sedang gelisah menghadapi tenaga kerja dari India, karena hampir sebagian besar sistem perbankan dan yang lainnya itu software-nya dihasilkan oleh orang-orang India. Kita jangan seperti itu, apalagi dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kita harus segera membangun competitiveness agar bisa bersaing," ungkap Moeldoko dalam kuliah umum dengan tema Tantangan Nasionalisme di Tengah Globalisasi bagi Mahasiswa Zaman Now di Aula FISIP Universitas Moestopo (Beragama), Kebayoran Baru, Jakarta Pusat.
Pemerintah, lanjutnya, juga berupaya untuk mengurangi ketimpangan. Lewat program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Pengelolaan Dana Desa Disorot, Banyak Kades Mulai Stres
"Kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan adalah tantangan nasionalisme Indonesia. Untuk itu masyarakat dan pemerintah harus berupaya untuk menanggulangi persoalan tersebut," tegasnya.
Dalam kuliah umumnya, salah satu mahasiswa FISIP Universitas Moestopo (Beragama) sempat mempertanyakan gelontoran dana desa kepada Moeldoko.
Dia menganggap dana desa yang sudah tersalurkan hingga Rp128 triliun itu tak akan efektif karena hanya menyalurkan dana tanpa diimbangi dengan peningkatan SDM perangkat desa.
Moeldoko mengakui, peningkatan SDM untuk mengelola dana desa adalah salah satu masalah program tersebut.
Terlebih Indonesia punya 74.000 desa yang, menurut Moeldoko, bukan perkara mudah untuk membenahinya.
Namun demikian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah menyiapkan tim untuk mendampingi penggunaan dana desa.
"Ini memang ada distruption. Maka yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita semuanya ikut mendampingi. Tapi menterinya (Mendes PDTT) sudah menyiapkan tim pendampingan untuk dana desa," tutur Moeldoko.
Di sisi lain, dia juga meminta mahasiswa untuk ikut melihat dan merasakan kondisi yang ada di lapangan.
Termasuk ikut mendampingi pengelolaan dana desa yang setiap desa mendapat asupan dana rata-rata sebanyak Rp800,4 juta.
"Tolonglah mahasiswa ikut memikirkan agar dana itu berjalan efektif dan efisien. Karena pemerintah punya semangat untuk ingin segera membantu daerah-daerah yang tertinggal," pungkas Moeldoko.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia