JAKARTA - Pengaruh politik uang pada pelaksanaan Pemilihan umun (Pemilu) 2004 dan 2009, termasuk pemilukada, menghasilkan sistem politik yang korup.
Indikasinya terlihat dari ratusan bupati di sejumlah daerah dan banyak anggota legislatif baik di pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi.
Kondisi Ini terjadi karena demokrasi dibajak oleh mereka yang miliki infrastruktur dan uang.
Untuk itu mantan aktivis ITB, Jumhur Hidayat, mengingatkan ratusan mahasiswa yang menghadiri Mukhtamar ke-8 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), agar memiliki komitmen mencegah terjadinya money politics pada Pemilu 2014 mendatang.
"Politisi berduit ini bisa cepat populer karena bisa membeli media-media kampanye yang ada. Sementara politisi idealis memiliki keterbatasan finansial untuk memperkenalkan gagasan populis pro kerakyatan," ujarnya di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang, Selasa (4/6) malam.
Mahasiswa menurutnya dapat melakukan beberapa langkah. Di antaranya terlibat aktif mengkampanyekan politik anti uang pada masyarakat.
"Mahasiswa harus bekerja membantu calon politisi idealis untuk memenangkan cita-cita politik mereka," pinta Jumhur.
Cara lain, menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) ini, mahasiswa juga dapat mulai mengenalkan gagasan politik yang mereka miliki kepada masyarakat dalam setiap aktivitas yang ada.
"Sikap diam dan apatisme kita bisa melanggengkan kekuasaan yang korup. Jadi kaum cerdik pandai harus tampil bersikap untuk merubah Indonesia yang lebih baik. Karena bahaya demokrasi ketika tingkat kebebasan individu tidak seragam, tidak satu derajat yang sama, sehingga karena posisi yang tidak sama maka yang terjadi mobilisasi," ujarnya.(gir/jpnn)
Indikasinya terlihat dari ratusan bupati di sejumlah daerah dan banyak anggota legislatif baik di pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi.
Kondisi Ini terjadi karena demokrasi dibajak oleh mereka yang miliki infrastruktur dan uang.
Untuk itu mantan aktivis ITB, Jumhur Hidayat, mengingatkan ratusan mahasiswa yang menghadiri Mukhtamar ke-8 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), agar memiliki komitmen mencegah terjadinya money politics pada Pemilu 2014 mendatang.
"Politisi berduit ini bisa cepat populer karena bisa membeli media-media kampanye yang ada. Sementara politisi idealis memiliki keterbatasan finansial untuk memperkenalkan gagasan populis pro kerakyatan," ujarnya di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang, Selasa (4/6) malam.
Mahasiswa menurutnya dapat melakukan beberapa langkah. Di antaranya terlibat aktif mengkampanyekan politik anti uang pada masyarakat.
"Mahasiswa harus bekerja membantu calon politisi idealis untuk memenangkan cita-cita politik mereka," pinta Jumhur.
Cara lain, menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) ini, mahasiswa juga dapat mulai mengenalkan gagasan politik yang mereka miliki kepada masyarakat dalam setiap aktivitas yang ada.
"Sikap diam dan apatisme kita bisa melanggengkan kekuasaan yang korup. Jadi kaum cerdik pandai harus tampil bersikap untuk merubah Indonesia yang lebih baik. Karena bahaya demokrasi ketika tingkat kebebasan individu tidak seragam, tidak satu derajat yang sama, sehingga karena posisi yang tidak sama maka yang terjadi mobilisasi," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Pembentukan Kabupaten Murata Segera Disahkan
Redaktur : Tim Redaksi