Mahasiswa Jadi Korban TPPO Berkedok Magang di Jerman, Prof Zainuddin Soroti Lemahnya Pengawasan

Rabu, 27 Maret 2024 – 11:16 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menyoroti lemahnya pengawasan terkait kasus ribuan mahasiswa dari 33 perguruan tinggi, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang di Jerman.

Adapun para sindikat TPPO yang dibongkar Bareskrim Polri, menjadikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai dalih menggaet korban.

BACA JUGA: Mahasiswa Terjebak TPPO Berkedok Magang di Jerman, DPR: Pengawasan Kemendikbudristek Lemah

"Pertama, pengawasan pelaksanaan MBKM. Itu masih bisa ditembus oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga ada 33 perguruan tinggi yang meloloskan mahasiswanya mengikuti ajakan oknum tersebut," ucap Prof Zainuddin, Rabu (27/3).

Legislator PAN itu heran mengapa perusahaan yang konon tidak punya otoritas mengirim tenaga kerja, bisa merekrut mahasiswa untuk dipekerjakan dengan modus program Ferienjob di Jerman.

BACA JUGA: Serikat Pekerja Menilai Kerugian Akibat Perpanjangan Kontrak JICT Makin Nyata

"Kok lembaga yang tidak punya otoritas mengirim tenaga kerja, bisa lolos juga. Ini dari sisi pengawasan, lemah rupanya," ucap Zainuddin.

Yang disesalkan lagi, kenapa perguruan tinggi dengan mudah melepas mahasiswanya mengikuti program yang dari sisi aturan MBKM maupun pengiriman tenaga kerja, tidak terpenuhi.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Tolak Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Freeport

"Ini kami sesalkan pihak perguruan tinggi, kok, sampai meloloskan mahasiswanya untuk dieksploitasi," kata Prof Zainuddin.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengingatkan bahwa kasus serupa ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari.

"Intinya, ini harus menjadi evaluasi banyak pihak, dari Kemendikbudristek, itu harus meninjau kembali implementasi dari MBKM yang dengan mudah dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab," kata dia.

Lalu, dari sisi ketenagakerjaan, institusi terkait juga harus melakukan evaluasi, kenapa 33 perguruan tinggi tersebut bisa ditembus pihak tidak bertanggung jawab.

"Perguruan tinggi harus lebih teliti, lebih prudence, berhati-hati di dalam melaksanakan program yang berkait dengan MBKM maupun yang lain, sehingga tidak lagi kecolongan," kata Prof Zainuddin Maliki.(fat/jpnn.com)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler