jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara merespons wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
Mahfud menyebut usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait opsi penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 tidak relevan.
BACA JUGA: Ini Alasan Projo NTB Usulan Duet Prabowo - Mahfud MD di Pilpres 2024
"Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda, ya, tidak akan pernah ada pemilu," ujar Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (15/7).
Dia menyebut dibentuknya penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu justru bertujuan agar tidak ada penundaan pemilu.
BACA JUGA: Korupsi Pengadaan Sapi Bunting di Sumbar, Nih Tersangkanya
Mahfud menegaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga resmi sepanjang waktu yang semestinya mampu melakukan upaya antisipasi sehingga pem?ilu tetap bisa digelar.
"Karena agenda konstitusi tidak boleh mundur," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
BACA JUGA: Dirjen Nunuk Minta Masa Kontrak PPPK Guru Diperpanjang, Jawaban Deputi KemenPAN-RB Mengejutkan
Mahfud meyakini Pemilu 2024 relatif lebih damai dibandingkan Pemilu 2019 karena hingga empat bulan menjelang pelaksanaannya, tidak ada kekerasan fisik maupun politik.
"Alhamdulillah kita tenang tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan politik. Kalau dulu tahun 2019, tiga tahun sebelumnya sudah berkembang kekerasan-kekerasan politik, kekerasan fisik," tuturnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.
"Kami khawatir sebenarnya pemilihan (pilkada) 2024 ini, karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ucapnya.
Oleh karena itu, Bawaslu mengusulkan sebaiknya penyelenggara pemilu membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang pertama kali digelar serentak.
Bagja memberi contoh jika ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga menyelenggarakan pilkada.
Hal itu berbeda dengan situasi se??belumnya, misalnya, ketika pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, aparat bisa melakukan pengerahan personel bantuan dari ?polres bahkan polda provinsi tetangga.
"Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ujar Bagja.(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AHY Soroti Penegakan Hukum era Jokowi, Anas Urbaningrum Bilang Begini
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam