Mahfud MD Berharap Program Gerbangdutas 2023 Terimplementasi dengan Baik

Jumat, 16 Juni 2023 – 03:28 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP bersama Mendagri Tito Karnavian pada acara pencanangan Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2023 di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD) pada Kamis (15/6/2023). Foto: BNPP

jpnn.com, MALUKU BARAT DAYA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginginkan agar target dari berbagai program dalam Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dapat terimplentasi dengan baik.

Mahfud MD menjelaskan hal ini saat memberikan kata sambutan pencanangan Gerbangdutas 2023 di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD) pada Kamis (15/6/2023).

BACA JUGA: Tito Karnavian Bersama Mahfud MD Canangkan Gerbangdutas 2022 di Kepulauan Talaud

“Saya ingin Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang akan saya canangkan ini dapat terimplentasi dengan baik dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Mahfud.

Mahfud mengutarakan pencanangan Gerbangdutas menandai dimulainya secara serentak pelaksanaan program pembangunan di seluruh kawasan perbatasan Indonesia tahun 2023.

BACA JUGA: Mahfud MD dan Tito Menghadiri Pencanangan Gerbangdutas di Talaud, TNI AL Melibatkan 2 KRI

Pada tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 7,717 triliun lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten/kota pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dia mengajak untuk mengawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan.

BACA JUGA: TNI AD Gelar Program Binkom di TTS, Kolonel Junaidi Jadi Pembicara, Simak

Mahfud kembali menegaskan pemerintah telah memutuskan pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional dan Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian besar dalam upaya membangun perbatasan.

Secara tegas, Jokowi menyatakan negara harus hadir di perbatasan agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara.

“Juga merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Mahfud.

Sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi tersebut, sambung Mahfud, BNPP siap menghadirkan buah pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar.

"Seperti di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang agar merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Mahfud.

Sebagai informasi, dari alokasi anggaran sebesar Rp 7,717 triliun tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp760,5 miliar 4 kabupaten perbatasan di Provinsi Maluku.

Kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316,1 miliar; Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp 150,4 miliar.

Kemudian, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp 196,8 miliar dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp 96,9 miliar.

Di samping untuk empat kabupaten, terdapat alokasi anggaran untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 4,1 miliar.(fri/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler