jpnn.com - JAKARTA - Mohammad Mahfud Mahmodin atau biasa dikenal dengan Mahfud MD mengaku bak mendapat kejutan saat mengetahui dirinya dipercaya oleh koalisi pendukung bacapres Ganjar Pranowo untuk menjadi pendamping alias cawapres.
Mahfud mengatakan dia tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menarik hati para petinggi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo -empat partai yang mendukung Ganjar-Mahfud.
BACA JUGA: Massa Mendatangi Kantor PDIP Saat Mahfud MD Diumumkan Menjadi Bakal Cawapres
Pria kelahiran Sampang, Jawa Timur 13 Mei 1957 itu resmi diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, di kantor pusat PDI Perjuangan, Rabu (18/10) siang.
"Saudara percaya? Yakin 100 persen bahkan 1.000 persen saya masuk ke situ menjadi (bakal) cawapres, disetujui oleh partai koalisi, (saya) tidak mengeluarkan uang sepeser pun," kata Mahfud.
BACA JUGA: Pak OSO adalah Negarawan, Tak Mungkin Menyinggung Personal Prabowo
"Dahulu ramai isunya 'enggak punya uang enggak bisa jadi cawapres, enggak bisa capres, harus setor ke pimpinan partai'. Ini sepeser pun tidak," imbuh pria beranak tiga itu.
Mahfud MD mengatakan koalisi partai pengusung Ganjar Pranowo mencari dan mempertimbangkan tokoh-tokoh berkualitas sebagai bakal cawapres.
BACA JUGA: Mahfud MD: Mas Ganjar Figur Pemimpin Merakyat dan Berani
"Tidak menentukan berdasarkan isi tas. Betul, (koalisi) membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Bagi saya ini surprise betul. Saya tidak ditanya uang kampanyenya bagaimana? Enggak ada," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2008–2013 itu.
Pria yang kini menjabat Menko Polhukam itu berujar, dialah yang diminta oleh koalisi pengusung Ganjar untuk menyampaikan kebutuhannya selama kampanye dan menjalankan tugas negara jika terpilih memenangi Pilpres 2024.
"Ketua partai (bilang), "You perlu apa? Bilang, biar kami yang mengurus, karena ini keperluan negara'," tutur Mahfud. (antara/jpnn)
Sekilas Mahfud MD
Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984– sekarang)
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988)
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1990)
Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993)
Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000)
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000)
Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005)
Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–sekarang)
Jabatan pemerintahan
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
Menkopolhukam (2019–)
Organisasi
Pelajar Islam Indonesia (PII)
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia
Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta
Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan